Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menekankan bahwa adanya bagi-bagi jabatan dalam penunjukkan politisi pendukung Prabowo-Gibran di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dalam menduduki bangku komisaris di banyak BUMN.

Menurutnya, sejauh ini baru 7 tokoh saja yang ditunjuk untuk menjadi komisaris yang merupakan tokoh atau politisi dari partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.

Dia menekankan bahwa anggapan bagi-bagi jabatan pun adalah pemikiran yang keliru. Bahkan, Ngabalin menilai bahwa fenomena pengangkatan politisi menjadi komisaris BUMN ini bisa saja tetap berlanjut ke depannya.

“Baru beberapa kan, baru 5—7 [orang], padahal masih perlu banyak lagi. Pertama, tidak gampang orang itu jadi komisaris. Karena mereka dipanggil, dicek pengetahuannya,. Kemudian orang itu baru diambil kesimpulan bisa duduk di situ atau tidak,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Jumat (2/8/2024).

Ngabalin menekankan bahwa setiap orang yang duduk menjadi komisaris BUMN, merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Baik dari sisi pengalaman dan rekam jejak karir.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang lebih mengetahui kebutuhan dari perusahaan plat merah tersebut untuk diisi oleh pihak-pihak tertentu. Meski begitu, dia menekankan bahwa siapapun yang mendapatkan jabatan memiliki kualitas yang baik.

“Jadi jangan banyak yang sakit kalau banyak tim Prabowo-Gibran yang duduk. Kan baru sedikit butuh beberapa lagi banyak kan itu. Dan, yang tahu kan pak Erick, yang berkepentingan. Karena BUMN itu harus maju,” ucapnya.

Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa setiap keputusan pun melalui birokrasi yang panjang, salah satunya saat telah mendapatkan nama, maka Erick Thohir akan melaporkan dan meminta persetujuan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Oleh sebab itu, dia menjamin bahwa setiap komisaris yang ditunjuk memiliki kapasitas yang tepat untuk berada di posisi tersebut.

“Ya pasti [mumpuni]. Saya tahu betul. Karena pasti dia akan melewati prosedur tadi, dan dia mewakili pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan,” pungkas Ngabalin.

Untuk diketahui, terdapat beberapa tokoh politisi pendukung Prabowo-Gibran yang jadi komisaris, mulai dari Simon Aloysius Mantiri di Pertamina yang dulunya pernah menjadi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Kemudian, ada Fuad Bawazier yang menjadi Komisaris di Holding Tambang MIND ID yang sebelumnya merupakan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran.

Baru-baru ini juga ada nama Grace Natalie di Holding Tambang MIND ID yang merupakan petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partainya juga menjadi pendukung Prabowo-Gibran di Pemilu 2024. Grace mengaku sudah mundur dari partai dan kini menjalani tugas sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi.

Lalu, ada Isra Daming Pramulya di Brantas Abipraya yang sempat menjadi Sekretaris DPD Gerindra Sulawesi Barat yang merupakan partai pengusung utama Prabowo.

Kelima, ada Komisaris dari Pos Indonesia yang diisi oleh Fauzi Baadilla yang sebelumnya sempat menjadi Penggalang atau Wakil Komandan Golf (relawan) dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024.

Selanjutnya, Komisaris Utama PLN yang ditunjuk pada akhir Juli, yaitu Burhanuddin Abdullah yang merupakan politisi senior yang menjadi Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

Terakhir, politisi senior partai Demokrat Andi Arief yang juga menjadi Komisaris di PLN. Partai yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono itu mendukung Prabowo-Gibran saat Pemilu 2024.