Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga semester I-2024 telah bekerja keras melindungi perekonomian Indonesia di tengah tekanan ekonomi global.

Meski pendapatan negara per Semester I-2024 terkontraksi 6,2% dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni dari Rp 1.407,9 triliun menjadi Rp 1.320,7 triliun, belanja negara masih mampu tumbuh 11,3% dari Semester I-2023 Rp 1.255,7 triliun menjadi Rp 1.398 triliun untuk melindungi aktivitas ekonomi domestik dari dampak tekanan ekonomi global.

"Kondisi ekonomi dunia memang sedang tidak baik-baik saja," kata Suahasil dalam program Economic Update 2024 CNBC Indonesia, Jumat (2/8/2024)

Tekanan terhadap APBN itu sebetulnya juga terjadi akibat beberapa indikator dalam asumsi makro meleset dari perkiraan yang ditetapkan dalam APBN 2024. Dipengaruhi tekanan ekonomi global tadi, mulai dari ketidakpastian di pasar keuangan hingga harga-harga komoditas yang anjlok.

Suahasil mengatakan, asumsi makro yang mengalami deviasi di antaranya kurs yang ditetapkan Rp 15.000 melenceng realisasinya menjadi sebesar Rp 15.901 dan berpotensi ke arah Rp 16.000-16.200 hingga Semester II-2024. Lalu, lifting minyak dari yang ditargetkan 635 ribu barel per hari menjadi hanya sebesar 561 ribu barel per hari, dan berpotensi hanya sebesar 580-609 ribu barel per hari per semester II-2024.

"Nah kalau terjadi deviasi-deviasi itu APBN-nya menjadi mengabsorb, dia jadi kayak bumpernya, sehingga masyarakat tetap kita menyalurkan subsidi, kompensasi, harga BBM, harga listrik, itu tetap pada level yang sekarang, sehingga itu masyarakat kita harapkan kegiatan ekonominya terus berlanjut," tegas Suahasil.

Di tengah berbagai tekanan itu, Suahasil mengatakan, pemerintah tetap memastikan program-program perlindungan sosial tetap berjalan, seperti program keluarga harapan, bantuan pangan, hingga berbagai subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Maka, APBN kini terus bekerja sebagai shock absorber.

Namun, ia memastikan, peran APBN sebagai shock absorber itu akan tetap dikendalikan supaya fiskal pemerintah tetap terjaga kesehatannya di bawah batas aman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 3% dari PDB. Hingga akhir tahun nanti, pemerintah memastikan defisit APBN tetap sebesar 2,7% dari PDB atau senilai Rp 609,7 triliun.

"Nah ketika APBN menyerap itu tentu APBN nya harus kita kita lihatin betul ya, karena jangan sampai APBN nya kemudian menjadi bermasalah," ucap Suahasil.

"Penerimaan mungkin akan ada sedikit di bawah target tapi belanja tetap kita pastikan, sehingga defisitnya memang agak melebar, defisitnya melebar dengan mencapai 2,7%, di bawah 3% dari PDB dan itu harusnya dapat diterima oleh perekonomian kita," ungkapnya.

(arj/mij)