Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dengan nada bercanda menyebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai "ketua tambang" saat bertemu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Momen tersebut terjadi ketika keduanya sedang menuju istana untuk mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas revitalisasi stadion.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Menpora Dito tiba lebih dahulu di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.25 WIB. Beberapa menit kemudian, Menko Muhadjir tiba dan menyusul di belakangnya.

Menyadari kehadiran Muhadjir, Dito kemudian berbalik arah dan menyambut Muhadjir dengan menjabat tangannya.

"Pak Ketua, Pak Ketua Tambang," kata Dito sambil tersenyum, yang langsung dibalas dengan senyuman oleh Muhadjir.

"Ngeledek ini," jawab Muhadjir dengan singkat, sebelum Dito tertawa dan merangkulnya. Keduanya kemudian masuk bersama ke gerbang Istana Kepresidenan.

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan penunjukan Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelolaan pertambangan Muhammadiyah bukan karena posisinya sebagai menko PMK dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kami menunjuk beliau sebagai ketua tim pengelolaan pertambangan Muhammadiyah karena beliau ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi dan bisnis Muhammadiyah, bukan karena beliau menko PMK," dalam konferensi pers pada Minggu (28/8/2024) di Jakarta.

Haedar juga meminta media untuk tidak mengaitkan penunjukan Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelolaan pertambangan Muhammadiyah dengan jabatannya sebagai menko PMK.

"Jangan sampai ada persepsi nanti istana pindah ke sini," tegasnya.

Selain Muhadjir, tim pengelolaan pertambangan Muhammadiyah juga akan diisi oleh para kader yang berkompeten di bidang pertambangan, seperti Muhammad Sayuti sebagai sekretaris, dan anggota lainnya, termasuk Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, dan Arif Budimanta. Mereka akan memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan kemudian melalui SK PP Muhammadiyah.