Surabaya (beritajatim.com) – Pedagang pasar Bulak Banteng wadul DPRD Surabaya. Mereka mengeluhkan kerugian yang mereka alami akibat keberadaan pasar tumpah yang dianggap menghambat pembeli masuk ke dalam pasar.

“Koperasi ini untuk tanahnya juga menyewa ke dinas, terus di depan ramai dan di belakang ramai, kita kebagian apa yang di dalam?” ungkap Ketua Koperasi Pasar Bulak Banteng, Indah Tupoko dengan nada frustrasi.

Ia juga mengungkapkan bahwa permasalahan ini sudah berlarut-larut tanpa solusi yang jelas, meskipun telah dilaporkan ke berbagai pihak terkait.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Buchori Imron, menyoroti kurangnya koordinasi antara dinas terkait dalam pembinaan koperasi pasar.

“Ini masih dicarikan solusi, kenapa jalan tertutup sampai dinas tidak tahu menahu permasalahan ini,” ujar Buchori Imron.

Ia juga menekankan pentingnya Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai wadah evaluasi kinerja koperasi.

Ketua LPMK Kelurahan Sidotopo Wetan, Faisal Haqbar, menyambut baik hearing ini sebagai langkah awal untuk mencari solusi bersama. Ia berharap adanya titik temu antara pedagang pasar resmi dan pedagang pasar tumpah.

“Alhamdulillah melalui hearing di komisi C DPRD Surabaya ini terselesaikan khususnya pedagang pasar yang memang dirugikan mengenai adanya oknum-oknum di luar pasar,” ucap Faisal Haqbar.

Hearing ini belum menghasilkan keputusan final, namun disepakati akan dilanjutkan dengan rapat di tingkat kecamatan untuk mencari solusi yang lebih komprehensif.

Pedagang pasar berharap agar pedagang pasar tumpah dapat diakomodasi di dalam pasar dengan stand yang telah disediakan.

“Harapan kami dan seluruh para pedagang, supaya pedagang yang diluar dimasukkan juga ke dalam pasar dengan stand yang sudah siap,” pungkas Indah Tupoko.[asg/ted]