Jakarta, Beritasatu.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak dua kiai utusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah PKB dan NU. PKB menilai dua kiai tersebut tidak relevan dan kehadirannya bisa dianggap sebagai intervensi terhadap partai politik.

"Bahwa PKB, seluruh jajaran PKB solid menolak upaya apapun mengintervensi kedaulatan partai," ujar Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan di komplekss Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Pria yang disapa Gus Jazil mengatakan, seharusnya pimpinan PBNU paham PKB dan PBNU merupakan dua organisasi berbeda. PKB, kata dia, merupakan partai politik yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Partai Politik dan PBNU merupakan ormas yang bergerak berdasarkan UU Ormas.

"PKB bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Bagaimana ormas keagamaan, ormas kemasyarakatan itu mau mengevaluasi partai politik. Kenapa? Ya evaluasi saja semuanya. Partai politik di Indonesia kan banyak," tandas Gus Jazil.

Terkait hal itu, kata Gus Jazil, dua kiai utusan PBNU dengan sendirinya gugur. Menurut dia, yang perlu dievaluasi sebenarnya adalah adalah para pimpinan PBNU, dalam hal ini ketua umum dan sekjennya, Yahya Cholil Staquf dan Saifullah Yusuf.

"Yang membuat kisruh itu berhentikan karena tidak sesuai dengan standar moral ahlussunnah waljamaah, tidak sesuai standar moral ulama," pungkas Gus Jazil.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya akan mengutus dua kiai untuk menyelesaikan masalah antara PBNU dengan PKB.

"Saya harus sampaikan terus terang bahwa ada banyak komplain dari para peserta pleno dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak ingin membuat langkah yang tergesa-gesa terkait dengan ini," ujar Gus Yahya sesuai menggelar rapat pleno PBNU di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Menurut Gus Yahya, akhir-akhir ini, PKB melontarkan pernyataan yang tajam dan frontal terhadap PBNU. Salah satunya soal pergantian Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar. Adapun KH Marzuki sempat diisukan berada dalam gerbong PKB.

Terkait hal itu, tutur Gus Yahya, PBNU sudah memberikan mandat kepada dua kiai untuk menyelesaikan masalah PBNU dan PKB, yakni Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PKB Amin Said Husni.

"Pleno memberikan mandat kepada dua orang yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar Wakil Rais Aam dan Bapak Amin Said Husni Wakil Ketua Umum untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil," pungkas Gus Yahya.