FAJAR.CO.ID, JAKARTA --- Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan bahwa situasi Pilkada Serentak 2024 diperkirakan akan lebih rawan dibandingkan dengan pemilihan presiden atau legislatif.

Hal ini diungkapkannya saat Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Badung, Selasa.

“Lebih rawan, tren di pilkada lebih rawan, sebab hampir semua tempat kerusuhan itu di pilkada, di pemilu ada satu atau dua kasus tapi di pilkada banyak,” ujar Bagja.

Menurut Bagja, kondisi ini terjadi karena pemilih dan peserta atau calon kepala daerah memiliki kedekatan yang lebih erat, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan dalam kompetisi. Bawaslu RI telah memetakan tingkat kerawanan dalam setiap pemilihan ke dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) yang terbagi dalam empat dimensi: sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Bagja menyebut bahwa yang akan meningkat adalah dimensi kontestasi dan sosial politik.

“Empat dimensi yang kami petakan konteks sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi, dimana dimensi kontestasi pasti terjadi permasalahan, pasti konteks sosial politik juga meningkat saat pilkada,” jelasnya.

Bagja menekankan pentingnya ketersediaan anggaran saat tahapan pencalonan, karena situasi rawan mulai muncul pada tahap tersebut. “Sudah diingatkan saat pencalonan kenapa harus anggaran itu ada karena saat itu ada pengerahan massa, teman-teman yang mengawas harus ada anggarannya,” tegasnya.

Di wilayah rapat koordinasi yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Bawaslu RI mencatat bahwa status kerawanan Pemilu 2024 berada pada tingkat rawan sedang. Bagja mengungkapkan bahwa Bali memiliki beberapa wilayah rawan meski tidak sebanyak NTT dan NTB. Namun, ia mengingatkan bahwa status kerawanan bisa berubah pada Pilkada Serentak 2024 dan harus diwaspadai.