Menerima IUP Batu Bara, Mau Dibawa ke Mana Muhammadiyah? Saat ini menjadi Indonesia Team Lead Interim 350.org. Lembaga 350.org sendiri adalah organisasi non-pemerintah internasional yang fokus mendorong transisi energi 100% energi terbarukan. Saat ini Firdaus Cahyadi juga sedang menempuh pendidikan S2 di Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di IPB, Bogor HAMPIR semua warga negara Indonesia sudah mengenal Muhammadiyah . Organisasi massa (ormas) Islam dengan lambang surya atau matahari ini adalah ormas terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama (NU). Amal usaha Muhammadiyah sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia, dari pendidikan anak usia dini, perguruan tinggi, panti asuhan hingga rumah sakit. Ormas ini sudah sangat berperan besar dalam kemajuan Indonesia. Seperti saudara kembar, Muhammadiyah dan NU sama-sama telah berperan besar bagi masyarakat. Lambang-lambang kedua ormas itu seakan menggambarkan kebersamaan mereka dalam menebar manfaat bagi masyarakat, bukan hanya umat Islam di Indonesia. Bila Muhammadiyah memiliki lambang surya, NU memiliki lambang bumi. Keduanya, surya dan bumi, menggambarkan keberadaan kedua ormas itu akan membawa manfaat bagi kehidupan seluruh penduduk di dunia ini. Rahmatan lil 'alamin , bila kita mengutip istilah dalam agama Islam. Namun hari-hari ini kedua ormas Islam mendapat godaan dari pemerintah untuk mengelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara. Bila kedua ormas itu tidak hati-hati, bisa menjerumuskan keduanya dari posisi rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) menjadi bencana bagi alam semesta. Namun, berita buruk itu ternyata datang begitu cepat. Akhirnya, Muhammadiyah mengikuti jejak NU, menerima tawaran pemerintah untuk terlibat dalam mengelola industri kotor batu bara. Pada Kamis, 25 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan mengungkapkan akhirnya pihaknya memutuskan menerima izin tambang. Padahal sebelumnya suara dari generasi muda Muhammadiyah menginginkan elite di organisasi itu membuka mata dan hatinya terkait dampak buruk batu bara terhadap lingkungan hidup di tingkat lokal maupun di tingkat global, krisis iklim. Apakah ada lobi-lobi dari pemerintah agar ormas Islam terbesar kedua di Indonesia itu terlibat dalam mengelola IUP batu bara? Terlepas ada atau tidaknya lobi aktif dari elite pemerintah kepada elite Muhammadiyah untuk menerima IUP batu bara, ada baiknya publik terus mengingatkan potensi bahaya bila ormas berlambang surya itu terjebak dalam kubangan tambang batu bara . Publik tentu tidak ingin Muhammadiyah dan NU, menjadi bagian dari pihak-pihak yang membuat kerusakan di muka bumi. Sudah banyak pihak yang mulai menyadari daya rusak tambang batu bara terhadap lingkungan hidup, baik di sekitar operasional tambang maupun secara global sebagai penyebab krisis iklim. Salah satu pihak itu adalah sektor perbankan. Saat ini muncul kecenderungan sektor perbankan mulai enggan memberikan pendanaan kepada industri kotor batu bara. Tren ke depan, lembaga perbankan lebih memilih menjadi bank hijau ( green banking ) dengan mendanai industri yang bersih, bukan lagi industri kotor seperti batu bara. Beberapa bank sejak 2022 mulai meninggalkan pendanaan ke industri kotor batu bara. Pada 2022 lalu, misalnya, Standard Chartered, salah satu bank terbesar di Inggris telah menghentikan dukungan pendanaan ke perusahaan batu bara terbesar kedua di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Langkah itu disusul bank asal Singapura, DBS. Bukan hanya itu, bank asal Malaysia, Malayan Banking Berhad (Maybank) juga menghentikan pembiayaan untuk aktivitas tambang batu bara. Bank-bank di Indonesia memang belum memutuskan untuk menghentikan pendanaan ke batu bara, namun mereka sudah mulai membatasinya. Menurut laporan Institute for Essential Services Reform (IESR) yang berjudul "Indonesia Sustainable Finance Outlook 2023" mengungkapkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak Mei tahun 2022 telah membatasi porsi pendanaan sektor batu bara di bawah 3 persen. Pembatasan porsi pendanaan ke batu bara juga dilakukan oleh Bank Negara Indonesia (BNI). Pada acara public expose di 2022, Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengungkapkan, komposisi kredit pendanaan proyek batu bara hanya sebesar 2 persen. BNI akan selektif melakukan pendanaan ke batu bara. Di tengah munculnya kesadaran sektor perbankan itu, sangat ironis bila ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU justru terjebak tawaran pemerintah untuk mengelola IUP batu bara. Bagaimana mungkin, Muhammadiyah yang telah memiliki banyak kader berpendidikan tinggi justru menerima IUP batu bara, bisnis yang bukan hanya merusak lingkungan hidup, tapi juga sudah akan berakhir kejayaannya? Para elite itu akan membawa Muhamamdiyah ke mana? Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.