Jember (beritajatim.com) – Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya yang terdiri atas gabungan legislator dari Gerindra, Perindo, dan Berkarya meminta data penerima bantuan sosial menjelang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

“Tahun 2024 adalah tahun politik. Jember segera menggelar pilkada. Bansos dengan jumlah sangat luar biasa berkeliaran di mana-mana. Siapa yang membuat dan untuk siapa jamuan bansos itu? Kami DPRD Jember sama sekali tidak pernah diberi tahu datanya,” kata Ardi Pujo Prabowo, dalam Sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (6/6/2024) siang.

Ardi mengakui, tidak ada yang salah dengan program bansos. “Tapi, jika tidak benar sasaran dan jumlahnya, kami justru khawatir akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Itulah sababnya, kami sempat menyampaikan hal itu kepada KPK, agar program bansos di Jember menjadi perhatian serius,” katanya.

Fraksi GIB meminta Bupati Hendy Siswanto agar menyampaikan data penerima dan peruntukan program bansos tersebut. “Sesuai arahan dari KPK, kami wakil rakyat di gedung DPRD Jember ini mempunyai tugas pengawasan melekat, agar penyaluran segala bentuk bansos dapat berlangsung transparan dan terbuka,” kata Ardi.

Fraksi GIB tidak ingin penyaluran bansos bukan atas dasar ketepatan sasaran, melainkan semata untuk tujuan politik pilkada. “Seperti halnya KPK, kami juga tidak ingin, seperti penyaluran dana bansos untuk Covid-19 yang menjadi masalah, karena data ganda dan sebagainya,” kata Ardi.

Menanggapi pernyataan itu, Bupati Hendy Siswanto mempersilakan DPRD Jember meminta data kepada organisasi perangkat daerah. “Data-datanya ada. Teman-teman kan datang ke Dinsos, datang ke Dinkes. Datang dan tanya, ambil saja,” katanya.

Menurut Hendy, anggaran bansos sudah diusulkan ke DPRD Jember, “Kan tidak ada tahu-tahu tanpa usulan bansos muncul sendiri, pekerjaan fisik saya ubah jadi bansos. Tidak ada itu. Sejak tahun 2021 sudah ada bansos. Sama saja,” katanya. [wir]