Merasa Direndahkan, PBNU Utus Anwar Iskandar dan Amin Said Husni Dalami Masalah dengan PKB Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU ) Yahya Cholil Staquf mengatakan, elite Partai Kebangkitan Bangsa telah menyerang secara tajam. PBNU merasa direndahkan oleh PKB . Untuk itu, kata Yahya, PBNU sebagai lembaga tidak duduk diam karena merasa disepelekan oleh PKB. "Mereka serang PBNU dengan serangan yang sangat tajam. Nah ini jadi persoalan bagi PBNU. Karena ini soal lembaga yang disepelekan, direndahkan, dan sebagainya. Dan PBNU sebagai kelembagaan perlu ambil sikap dan langkah-langkah terkait hal ini," kata Yahya dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024). Di dalam rapat pleno PBNU yang diselenggarakan sejak Sabtu (27/7/2024), Yahya mengaku mendapat banyak komplain dari para peserta untuk segera mencari solusi terkait masalah dengan PKB ini. Oleh karena itu, PBNU mengutus Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Waketum PBNU Amin Said Husni untuk mendalami masalah antara PBNU dan PKB. "Kami tidak ingin membuat langkah yang tergesa-gesa terkait dengan ini. Maka kemudian pleno memberikan mandat kepada 2 orang. Yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar, Wakil Rais Aam, dan Bapak Amin Said Husni, Waketum, untuk mendalami masalah ini dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil," ujar Yahya  Yahya menjelaskan, Anwar Iskandar merupakan salah satu kiai dari generasi perintis awal PKB yang tersisa. Atas pertimbangan itu, PBNU meminta Anwar Iskandar untuk mendalami masalah dengan PKB ini. "Dan Pak Amin Said Husni ini adalah Wakil Sekjen DPP PKB yang pertama dulu. Dan juga beliau adalah anggota asistensi dari tim 5 yang diberi mandat oleh PBNU waktu itu untuk mempersiapkan berdirinya PKB," tuturnya. Yahya menjelaskan, PBNU akan memberi waktu kepada Anwar Iskandar dan Amin Said Husni untuk bekerja mendalami masalah ini. Selanjutnya, Anwar Iskandar dan Amin Said Husni akan memberikan rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah apa yang harus diambil. Dia menegaskan Nahdlatul Ulama (NU) tidak bisa hanya dianggap untuk PKB. Yahya mencontohkan warga NU yang tersebar di partai lain, bukan hanya PKB saja. "PKB itu tidak bisa NU hanya untuk PKB saja, itu tidak bisa. Seringkali saya singgung di mana-mana bahwa warga NU yang menjadi konstituen PKB itu tidak sampai 20 persen. Sementara yang lain-lain tersebar di partai yang lain," kata Yahya. "Nah, maka NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada, bukan hanya PKB. Ini tidak berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB. Atau NU berlepas diri dari PKB, tidak. Tapi NU tidak mau hanya urusi PKB saja. Prinsip dasarnya seperti itu," sambungnya. Sebelumnya, Wakil Sekjen PBNU Suleman Tanjung menegaskan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan untuk bangsa, bukan untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan keluarganya. Hal tersebut Suleman sampaikan dalam rapat pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (27/7/2024). Mulanya, rapat pleno ini diwarnai dengan pembicaraan informal tentang rencana pembentukan panitia khusus (pansus) atau tim 5 tentang PKB. Dia mengatakan, para pengurus PBNU menginginkan segera membentuk pansus tentang PKB. Mereka berpandangan telah ada gejala pembelokan sejarah PKB yang dilakukan segelintir elite PKB. Lalu, kata Suleman, PKB dinilai telah melenceng dari tujuan awal pendirian dan hanya dikuasai oleh segelintir elite dan keluarga Cak Imin. “Para peserta rapat pleno dalam pembicaraan informal umumnya sepakat PBNU menginginkan agar PBNU menyikapi perilaku dan pernyataan elite-elite PKB. Besok (hari ini) saat penutupan pleno insyaallah akan diumumkan tentang Pansus PKB ini,” ujar Suleman dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024). Suleman menegaskan, pembentukan Pansus PKB ini semata-mata hanya untuk mengembalikan PKB ke rumah aslinya, yaitu NU. Dia menyebut PBNU melihat elite PKB saat ini membelokkan PKB dari NU. “PBNU melihat ada upaya dari segelintir elite PKB yang ingin membelokkan sejarah dan ingin menjauhkan PKB dari NU. Banyak kita dengar elite PKB ngomong bahwa PKB bukan milik NU tapi milik bangsa,” tuturnya. “Memang PKB ini milik bangsa karena PKB didirikan oleh PBNU untuk bangsa bukan untuk Muhaimin dan segelintir elite serta keluarganya,” sambung Suleman. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.