Muhammadiyah Bakal Bentuk Badan Usaha Khusus Untuk Pengelolaan Tambang Tim Redaksi YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum (Sekkum) Pimpinan Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebut, Muhammadiyah bakal membentuk badan usaha khusus pasca menerima konsesi tambang dari pemerintah. "Badan usaha itu nanti akan kami bentuk bersama-sama dengan tim yang tadi sudah ditunjuk, dan selama ini memang Muhammadiyah sudah ada pedoman namanya pembentukan badan usaha milik Muhammadiyah," ujarnya, Minggu (28/7/2024). Mu'ti menjelaskan, Muhammadiyah memiliki dua amal usaha. Pertama adalah amal usaha non profit seperti rumah sakit, pendidikan, hingga perguruan tinggi. "Kedua kita punya badan usaha milik Muhammadiyah memang itu unit-unit bisnis yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan di bawah persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah," ujar Mu'ti. Untuk mengelola tambang ini, ke depannya Muhammadiyah akan membuat badan usaha. Namun belum ditentukan apa nama dari badan usaha tersebut nantinya. "Jadi kalau kami mengelola tambang ini akan dibentuk badan usaha milik Muhammadiyah yang nanti namanya kami belum tahu," kata dia. Mu'ti menyampaikan, Muhammadiyah memiliki pengalaman dan sumber daya manusia untuk mengelola hal itu. "Waktunya kapan nanti akan kita sampaikan kemudian bersama dengan tim yang kami sudah putuskan dan segera kami tetapkan dalam surat keputusan PP Muhammadiyah," ucapnya. Saat disinggung sudah ada pembicaraan dengan pemerintah soal pengelolaan tambang, hingga saat ini Muhammadiyah belum berbicara langsung dengan pemerintah. "Itu yang belum. Karena itu juga termasuk nanti yang kami bicarakan dengan pemerintah terutama dengan pak presiden Jokowi dan juga dengan pak menteri Bahlil. Dan mungkin menteri ESDM lokasi mana yang diperuntukan bagi Muhammadiyah," kata dia. Sebelumnya, Muhammadiyah buat tim khusus untuk pengelolaan tambang, setelah menerima konsesi pengelolaan tambang. Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menjelaskan keputusan menerima konsesi tambang ini telah disampaikan pada Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta . "Kami sekaligus karena sikap kewaspadaan, kerjasama, yang akan kami lakukan menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Effendy," ujar Haedar, Minggu (28/7/2024). Haedar menyebut penunjukkan Muhadjir Effendy sebagai ketua tim penambangan ini bukan karena yang bersangkutan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. "Prof Muhadjir Effendy sebagai ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi bukan sebagai Menko PMK," kata dia. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.