Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa menjadi satu-satunya fraksi yang tidak menyinggung sama sekali soal opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPP APBD) 2023.

Tidak disinggungnya capaian WTP ini oleh PKB bukan hal yang aneh. “Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, itu kewajiban. Ngapain dibanggakan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, sebagaimana dilansir Beritajatim.com, Rabu (24/4/2024).

Sementara enam fraksi lain menyinggung capaian tersebut dengan memberikan ucapan selamat. “Kami memberikan apreasiasi dan aplaus atas raihan tertinggi dua tahun berturut-turut hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember 2002 dan 2023,” kata Try Sandi Apriana, juru bicara Fraksi Pandekar, dalam sidang paripurna LPP APBD di gedung DPRD Jember, Kamis (6/6/2024).

Sandi menyebut itu bukti nyata bahwa komitmen dan kerja sama dengan semangat sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dapat meraih penghargaan tertinggi. “Pencapaian opini tertinggi ini harus dapat dilanjutkan dan dipertahankan pada tahun berikutnya,” katanya.

Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mangku Budi Heri juga mengapresiasi capaian tersebut. “Ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 191 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem David Handoko Seto mengapresiasi kinerja Bupati Hendy Siswanto dan jajarannya. “Tentunya hal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ikbal Wilda Fardana menilai predikat WTP itu menunjukkan komitmen serius dari Pemerintah Kabupaten Jember dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik. “Opini WTP dari BPK RI merupakan pencapaian yang penting, karena menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas tersebut disajikan secara jujur, adil, dan transparan,” katanya.

Menurut Ikbal, keberhasilan Pemkab Jember meraih opini itu dua tahun berturut-turut menegaskan konsistensi dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik. “Ini tentu menjadi bukti yang membanggakan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dan juga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait dengan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel,” katanya.

Kendati memberikan apresiasi, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Hadi Supa’at memgingatkan bahwa masih ada catatan–catatan yang perlu dicermati bersama, untuk perbaikan pada tahun–tahun berikutnya. “Kami tetap memandang perlu memberikan catatan kritis atas predikat WTP yang telah disandangkan kepada Pemkab Jember, sehingga memang dalam praktiknya berkesesuaian, terbebas praktik pengelolaan anggaran yang korup, kolutif dan nepotis,” katanya.

Senada, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya Ardi Pujo Prabowo masih menyangsikan predikat tersebut. “Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Jember 2023, ada beberapa temuan BPK yang sesungguhnya perlu kami klarifikasi langsung kepada bupati,” katanya.

Bupati Hendy Siswanto berterimakasih terhadap atensi dan perhatian fraksi-fraksi tersebut. “Prestasi tersebut merupakan hasil sinergi, kolaborasi dan kerja keras kita semua untuk masyarakat Jember yang kita cintai. Tantangan ke depan semakin berat untuk itu semangat serta peningkatan kinerja dalam mempertahankan berbagai prestasi dan opini BPK harus terus kita gelorakan,” katanya dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Jumat (7/6/2024). [wir]