Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola izin pertambangan yang ditawarkan melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Meskipun menerima tawaran pemerintah mengenai izin pengelolaan tambang, Muhammadiyah menegaskan akan mengelola tambang tersebut dengan menjaga lingkungan dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Minggu (28/7/2024).

"Dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman di bidang pertambangan, memiliki komitmen dan integritas tinggi, serta mendukung dan mengembangkan sumber energi terbarukan, budaya hidup bersih, dan ramah lingkungan," kata Haedar.

Dalam menjalankan usaha pengelolaan tambang, lanjut Haedar, Muhammadiyah akan mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

"Kami akan memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi tambang, serta hasil usaha pertambangan akan digunakan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tegasnya.

Haedar meyakini, Muhammadiyah mampu mengelola pertambangan dengan baik karena memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan yang berasal dari berbagai perguruan tinggi yang dimiliki Muhammadiyah.

"Pertambangan ini juga akan menjadi tempat praktik dan pengembangan kewirausahaan yang baik bagi masyarakat dan kalangan Muhammadiyah dengan penerapan teknologi yang kami upayakan akan meminimalkan kerusakan alam," tambahnya.

Muhammadiyah juga akan melakukan evaluasi, monitoring, dan menilai dampak dari usaha yang dilakukan bagi masyarakat.

"Apabila pengelolaan tambang yang dilakukan lebih banyak menimbulkan dampak negatif, Muhammadiyah akan bertanggung jawab dan mengembalikan izin usaha pertambangan itu kepada pemerintah," tambah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.