Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan akan menerima penawaran dari pemerintah untuk pengelolaan tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

"Khusus tentang pengelolaan tambang, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang telah kita kaji selama dua bulan ini, maka kami telah menunjuk Prof Muhadjir Effendy sebagai ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi, sebagai ketua tim pengelolaan tambang Muhammadiyah," ungkap Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam jumpa pers, Minggu (28/7/2024).

Dilanjutkan Sekretaris Utama PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, keikutsertaan organisasi Muhammadiyah dalam pengelolaan tambang di Indonesia lantaran mereka telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, perguruan tinggi dan terkait lainnya.

"Setelah menganalisis masukan tersebut, serta melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang, dan menerima masukan dari para ahli dan akademisi, maka dalam rapat pleno Muhammadiyah 13 juli 2024 memutuskan Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan PP Nomor 25 Tahun 2024 dengan berbagai pertimbangan," tegasnya.

Adapun syarat dan pertimbangan, Muhammadiyah mau menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang telah didiskusikan bersama.

"Salah satu alasan Muhammadiyah mau ikut serta mengelola tambang adalah karena kami ingin memanfaatkan kekayaan alam yang diberikan Allah untuk kemajuan dan kemaslahatan serta kesejahteraan hidup masyarakat," terangnya.

Dilanjutkannya, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah akan berupaya semaksimal mungkin mengelola dengan penuh tanggung jawab dengan melibatkan kalangan profesional yang berasal dari kader dan masyarakat.

"Kita akan bersinergi dengan masyarakat di lingkungan tambang, dan menggunakan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam. Hal ini karena Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman di bidang pertambangan lewat sejumlah perguruan tinggi yang dimiliki," tegasnya.

"Kami juga akan melakukan evaluasi, monitoring dan baik buruknya usaha yang kami lakukan bagi masyarakat. Kalau memang pengelolaan tambang yang kami lakukan lebih banyak menimbulkan hal yang tidak baik, maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan itu kepada pemerintah," tandasnya.