Jember (beritajatim.com) – Pandangan umum tujuh fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2023, dalam sidang paripurna di gedung di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (6/6/2024) siang, cukup tajam.

“Luar biasa, pandangan umum hari ini ibarat rujak, lomboknya agak dominan. Tapi saya meyakini bupati tahan pukul,” kata Siswono, legislator Partai Gerakan Indonesia Raya dan Ketua Komisi B, saat menginterupsi sidang paripurna.

Sebut saja Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya. Melalui juru bicara Ardi Pujo Prabowo, mereka mengecam kesalahan penempatan pos belanja modal sebesar Rp 5,116 miliar yang seharusnya ditempatkan dalam belanja hibah.

“Ini merupakan kesalahan yang sangat elementer yang seharusnya tidak perlu terjadi dan sangat memalukan. Hal ini menunjukkan lemahnya kecakapan administratif pemerintah daerah yang berkaitan dengan APBD serta lemahnya kemampuan kontrol dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” kata Ardi.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui juru bicara Hadi Supaat menilai pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember masih terseok-seok. “Di samping belum memperoleh dukungan anggaran yang memadai, pariwisata di Kabupaten Jember faktanya juga belum ada konsep pengembangan yang jelas dan terpadu,” kecamnya.

Sri Winarni, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menyebut Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 276,59 miliar adalah indikasi dana yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal untuk proyek-proyek yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ikbal Wilda Fardana mengingatkan, adanya empat program unggulan yang belum terlaksana pada masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto, yakni pembangunan pusat pelelangan ikan, pembangunan smart village atau desa cerdas mandiri dan tepat guna, serta penyediaan sanitasi dasar satu rumah satu MCK, menjadikan Jember sebagai pusat komoditas pertanian di tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, ada program pemberian insentif untuk guru ngaji, guru taman pendidikan Alquran, guru pesantren, guru pendidikan anak usia dini, guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap, serta program jaminan kesehatan dan pekerja berpenghasilan di wilayah Pemerintah Kabupaten Jember yang harus dilaksanakan.

Usai sidang paripurna, Bupati Hendy menegaskan, selama ini kritik parlemen terhadapnya sejak dilantik pada 2021 selalu tajam. “Tapi sekali lagi kritik dari teman-teman Dewan istimewa. Bagus. Itu menyempurnakan kekurangan. Kami sadar pasti ada kekurangan. Kalau tidak ada kekurangan, bukan manusia lagi. Kritik penting buat kita,” katanya.

“Saya orang Jember. Kalau dikritik justru menyehatkan saya. Kalau tanpa kritik saya tidak senang. Kalau tidak mengkritik, artinya tidak sayang sama bupati. Begitu dikritik tambah sayang. Semakin tajam semakin sayang,” kata Hendy.

Namun, Hendy berharap parlemen lebih obyektif dalam melihat kondisi. “Apapun yang kami kerjakan tak satu pun yang tidak lewat Dewan. Semuanya melalui proses yang kita ikuti sama-sama, dan prosesnya tidak ada yang bolong-bolong. Sebelum kita kerjakan, kita juga lapor Dewan dulu,” katanya.

Apalagi selama ini relasi dengan parlemen berjalan baik. “Kami tidak pernah menunda jika disurati Pak Ketua Dewan. Jika dipanggil ke Dewan, seluruh OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) kami minta hadir. Teman-teman ngecek ke lapangan sesuai tupoksi pengawasan, juga dilakukan. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satu pun yang gagal karena sesuatu. Itu luar biasa,” kata Hendy.

Hendy menilai kritik dari fraksi-fraksi cukup berimbang. “Beberapa partai imbang, bagus-bagus. PPP bagus, PKB bagus. Yang memuji bagus. PDI Perjuangan keren. PKB detail. Gerindra lebih detail lagi. Itu segera kita koreksi. Daripada bayar konsultan, kan lebih enak teman-teman jadi konsultan,” katanya tertawa. [wir]