Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyerap gabah dalam negeri sebanyak 600.000 ton hingga akhir 2024 untuk menambah cadangan beras pemerintah atau CBP.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai mengikuti NFA Fun Run 5K di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

“Saya baru saja menugaskan kembali Bulog untuk menyerap dalam negeri sebanyak 600.000 ton minggu lalu,” kata Arief kepada awak media, Minggu (28/7/2024).

Arief menuturkan, penugasan itu dilakukan untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah (CPP), baik komersial maupun CBP. Dengan begitu, Indonesia diharapkan masih memiliki stok beras di atas 2 juta ton tahun depan.

Sejauh ini, lanjutnya, cadangan beras di gudang Bulog stabil di atas 1 juta ton meski pemerintah telah melaksanakan bantuan pangan beras selama 1 bulan sekitar 220.000-240.000 ton.

Adapun untuk meningkatkan CPP, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan dana pinjaman sebesar Rp28,7 triliun untuk BUMN Pangan, Perum Bulog dan ID Food di 2024.

Arief menuturkan, dana tersebut dimanfaatkan untuk menyerap 12 komoditas CPP sepanjang 2024. Dua belas komoditas itu, antara lain beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi-kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, dan ikan.

“Ini pembagiannya yang Rp5 triliun di RNI/ID Food, yang Rp23 triliun sisanya ada di Bulog,” ungkap Arief. 

Sebagai informasi, dengan adanya dana pinjaman tersebut BUMN Pangan akan mendapat bunga murah lantaran bunganya disubsidi oleh Kemenkeu.

Skema tingkat subsidi bunga pinjaman yang diberikan pemerintah jika tanpa penjaminan, yakni 3%-4,5%. Besaran tingkat bunga yang dibebankan kepada penyelenggara CPP adalah tingkat bunga pinjaman yang dikenakan penyalur dikurangi tingkat subsidi bunga.

Sementara itu, jika dengan penjaminan, maka besaran subsidi bunga, yakni 2%-3%. Besaran tingkat bunga yang dibebankan kepada penyelenggara CPP adalah tingkat bunga pinjaman setelah diberikan penjaminan pemerintah dikurangi tingkat subsidi.