Yogyakarta, Beritasatu.com - Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, baru saja menyelesaikan konsolidasi nasional yang diadakan di Yogyakarta pada Minggu (28/7/24). Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis, salah satunya mengenai izin usaha pertambangan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah siap untuk mengelola usaha pertambangan yang ditawarkan oleh pemerintah.

"Intinya kami siap untuk mengelola tambang itu apabila diberikan amanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024," kata Abdul Mu'ti.

Menurut Abdul Mu'ti, hingga saat ini Muhammadiyah belum mengetahui lokasi dan luasan tambang yang akan dikelola. Sedangkan untuk pengelolaan tambang itu, pihaknya akan bermitra dengan tim yang sudah berpengalaman.

"Yang akan mengerjakan adalah tim yang bermitra dengan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah tidak bekerja sendiri, tetapi akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan yang memiliki pengalaman dengan pengelolaan tambang," lanjut Abdul Mu'ti.

Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pertimbangan Muhammadiyah menerima tawaran pengelolaan tambang didasarkan pada pertimbangan pokok mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak lewat usaha tambang yang diberikan hak hukumnya oleh negara.

"Kita menyadari bahwa usaha tambang maupun usaha lain selalu ada problem lingkungan, problem sosial dan problem lainnya yang niscaya harus kita kaji sampai pada kesimpulan bahwa usaha tambang itu adalah usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak dan seminimal mungkin mencegah kerusakan lingkungan," ujar Haedar.

Haedar menegaskan apabila pengelolaan tambang itu pada akhirnya lebih banyak menghasilkan keburukan untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup, maka Muhammadiyah dengan bertanggung jawab akan mengembalikan IUP tersebut.