Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Jember,. Jawa Timur, menilai perlunya pembentukan satuan tugas perlindungan pekerja migran, yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan.

“Berdasarkan pengamatan kami dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, telah ditemukan adanya tindak pidana [erdagangan orang (TPPO) yang marak menimpa para buruh migran, baik di dalam maupun luar negeri,” kata Hadi Supaat, juru bicara Fraksi PDIP.

Menurut Hadi, ini persoalan klasik. “Faktanya masih terjadi hingga hari ini. Salah satu indikasinya adalah masih banyaknya ditemukan pemberangkatan nonprosedural. Calon buruh migran masih bisa berangkat ke luar negeri tanpa izin suami dan kelengkapan dokumen yang sah,” katanya.

Sementara itu, saat di luar negeri banyak permasalahan pekerja migran Indonesia yang harus diselesaikan. “Kasus-kasus seperti terjadinya penyiksaan oleh majikan, buruh Migran yang terlantar, tidak mendapatkan pekerjaan sesuai yang dijanjikan, kehilangan kontak, kecelakaan kerja, kesulitan pemulangan ketika sakit atau meninggal dunia, perlu mendapatkan atensi khusus kita bersama,” kata Hadi.

“Bagi mereka yang sudah pulang dari luar negeri, kebanyakan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Karenanya, diperlukan bimbingan, pelatihan dan pendidikan agar mereka mampu menjadi pekerja mandiri,” tambah Hadi.

Fraksi PDIP memandang perlunya kebijakan yang lebih komprehensif oleh Pemkab Jember. “Salah satunya adalah dengan mengadakan perlindungan yang lebih kuat, penindakan lebih tegas, menggencarkan sosialisasi, dan kerjasama lebih serius dengan aparat penegak hukum dan instansi keimigrasian,” kata Hadi.

Bupatu Hendy Siswanto mengatakan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember telah melakukan sosialisasi migrasi aman bekerja ke luar hegeri di kecamatan dan desa kantong pekerja migran Indonesia nonprosedural. “Di tahun yang sama telah dilakukan sosialisasi migrasi aman bekerja ke luar negeri secara massif,” katanya, dalam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah di gedung DPRD Jember, Jumat (7/6/2024).

Sosialisasi ini melibatkan camat, lurah, kepala desa, dan tokoh masyarakat, dengan narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Polres Jember, Imigrasi Kelas I TPI Jember, Migrant Aid, dan Migrant Care Jember. Sosialisasi tersebut diikuti seribu orang peserta selama empat hari.

“Kabupaten Jember pada 2024 masuk dalam anggota Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di bawah arahan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,” kata Hendy. [wir]