Kementerian ESDM buka suara mengenai kabar yang menyebut jika perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) Mubadala akan mengurangi hak partisipasinya atau farm out di Blok Andaman I yang terletak di perairan Aceh. Kementerian menyatakan, pihaknya juga mempertanyakan hal tersebut kepada Mubadala.

"Kita juga tanya sih, kita tanya kenapa seperti itu. Kalau pemahaman saya itu adalah, tapi silahkan aja nanya ke Mubadala. Karena saya juga nanya ke Mubadala. Kan kita juga tidak mendengar ya. Mubadala lagi semangat, lagi aktif. Iklimnya juga lagi bagus. Mereka juga mendapatkan hasil yang bagus. Tiba-tiba seperti itu kan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Meski demikian, dia mengatakan, hal itu bukan berarti Mubadala keluar dari lapangan tersebut. Menurut Mubadala, kata Dadan, risiko dalam korporasi harus dikelola.

Dadan menyebut, hal itu bukan berarti jika ladang migas yang dikelola Mubadala tidak bagus.

"Tapi itu bukan artinya mereka keluar, bukan. Ini dalam...menurut mereka nih. Kalau korporasi itu harus, apa namanya, risiko itu dimanage gitu ya. Sehingga ini bisa, apa namanya, memastikan ke depannya itu, risikonya bisa dikelola dengan baik. Itu bagian dari strategi, bukan gambaran dari, bahwa lapangan itu tidak bagus, bukan," terangnya.

Sebelumnya, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Benny Lubiantara mengatakan, menambah (farm in) atau mengurangi (farm out) hak partisipasi di hulu migas merupakan hal yang biasa. Pengurangan hak partisipasi dilakukan dalam rangka mitigasi risiko.

"Jadi farm in, farm out itu sebenarnya hal yang biasa di hulu migas. Terjadi baik di WK eksplorasi yang seperti tiga blok ini, kalau yang kita identifikasi Andaman 1, Akia, maupun WK Bobara, juga bisa di WK eksploitasi," katanya.