Jember (beritajatim.com) – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 276,59 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Dibandingkan APBD 2022, ada peningkatan silpa yang sebelumnya Rp 121,33 miliar.

“Meskipun pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 berhasil mencapai 100 persen pada pos penerimaan pembiayaan, tidak adanya pengeluaran pembiayaan yang direncanakan menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi alokasi dana,” kata Sri Winarni, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Menurut Winarni, dengan silpa sebesar Rp 276,59 miliar, ada indikasi bahwa dana yang tersedia tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk proyek-proyek produktif yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kritik ini menekankan perlunya perencanaan dan penggunaan anggaran yang lebih efektif, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh publik, termasuk peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur,” katanya.

Fraksi PKB menilai, evaluasi secara keseluruhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 menunjukkan beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian serius.

“Rendahnya realisasi belanja tak terduga (70,53 persen) yang diperuntukan emergency system, menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan hasil produktif yang maksimal, terutama pembangunan di sektor pendidikan,” kata Winarni.

Kendati penerimaan pembiayaan tercapai 100 persen, adanya silpa Rp 276,59 miliar mengindikasikan bahwa dana yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal untuk proyek-proyek yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kritik ini menekankan pentingnya perencanaan dan penggunaan anggaran yang lebih efektif agar pembangunan dapat memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat Kabupaten Jember,” kata Winarni.

Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem meminta Pemkab Jember segera merumuskan formula untuk mengoptimalkan perencanaan anggaran, terutama mengoptimalkan serapan anggaran dan menekan silpa ke depan.

“Terutama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dalam pengawasan atas pengeluaran belanja, terutama belanja yang rentan jadi temuan pemeriksaan, dan kecermatan dalam penyusunan RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) untuk memperhatikan kesesuaian jenis belanja,” kata Ketua Fraksi Nasdem David Handoko Seto.

Pujian meluncur dari Fraksi Pandekar. “Sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp 276,59 miliar merupakan wujud efektifitas pengelolaan dan realisasi anggaran, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,” kata Try Sandi Apriana, juru bicara Fraksi Pandekar.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mengapresiasi upaya Pemkab Jember untuk memenuhi target pendapatan daerah dan meningkatkan serapan anggaran, sehingga membuat kecilnya silpa. “Namun demikian, kami memberikan catatan penting, yang didasari dengan niat untuk perbaikan bersama, demi kepentingan bersama bagi masyarakat Kabupaten Jember,” kata Hadi Supaat, juru bicara fraksi.

Bupati Hendy Siswanto menyampaikan, bahwa penerimaan pembiayaan dianggarkan sesuai dengan silpa tahun anggaran sebelumnya, sehingga terealisasi sebesar 100 persen.

“Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak teralisasi dikarenakan tidak adanya penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, ataupun pembayaran pokok utang,” katanya, dalam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah di gedung DPRD Jember, Jumat (7/6/2024).

Hendy mengatakan, perencanaan dan penggunaan anggaran Pemkab Jember untuk pembangunan telah dilaksanakan efektif serta memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat. “Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator utama pembangunan Kabupaten Jember berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya.

Hendy menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada 2023 telah mencapai 4,93 persen. Pertumbuhan Ekonomi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,53 persen.

Kemiskinan Kabupaten Jember pada 2023 sebesar 9,51 persen, lebih rendah daripada angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 10,35 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Jember pada 2023 mencapai 4,01 persen, lebih sedikit dibandingkan angka tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,06 persen.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember meningkat tajam pada 2023 sebesar 70,42. Nilai ini lebih baik dibandingkan IPM 2022 yang tercatat sebesar 69,80,” kata Hendy.

Sementara itu, Indeks gini ratio pada 2023 sebesar 0,344, lebih rendah dari Indeks Gini Ratio Provinsi Jawa Timur yang berada pada angka 0,387. “Hal ini berarti kesenjangan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Jember berada pada kategori sedang. Namun dari indeks tersebut Kabupaten Jember lebih baik dari rata rata Provinsi Jawa Timur,” kata Hendy. [wir]