Pj Gubernur Papua Tengah Soroti Tingginya Angka Kemiskinan di Mimika Tim Redaksi JAYAPURA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Papua Tengah , Ribka Haluk menyinggung masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Mimika . Padahal, Mimika merupakan daerah dengan jumlah APBD terbesar di seluruh Tanah Papua. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, presentasi kemiskinan di Kabupaten Mimika pada 2023 sebesar 13,55 persen. Sementara nilai APBD di daerah itu mencapai Rp 7 triliun. “Kabupaten Mimika ini APBD-nya besar, tapi nyatanya yang kita lihat pembangunan tidak merata, masyarakat seharunya mendapatkan standar kesehatan dan kesejahteraan yang tinggi. Harusnya tidak ada lagi anak putus sekolah dan tidak boleh ditemukan lagi ada masyarakat miskin,” ujar Ribka saat menghadiri kunjungan kerja Ketua Umum TP-PKK Pusat, Tri Tito Karnavian di Distrik Kwamki Narama, Mimika, Jumat (26/7/2024). Ribka menilai, dengan jumlah penduduk pada 2019 mencapai 219.000 jiwa, kesejahteraan mayarakat Kabupaten Mimika seharusnya di atas rata-rata karena wilayah tambang emas terbesar di dunia yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia ada di daerah tersebut. “Sehingga ini menjadi pergumulan kita semua, karena anggaran cukup tinggi di Kabupaten Mimika, tapi yang kita lihat jurang pemisah antara yang mampu dan tidak mampu cukup besar, ini ironis. Orang hidup di tanah emas, seharusya kesejahteraan di atas standar rata-rata,” jelasnya. Ribka mengatakan, dengan nilai APBD yang sangat tinggi, seharusnya tidak ada anak yang kurang gizi dan tidak ada anak yang tidak sekolah. Namun nyatanya, anak kurang gizi dan tidak sekolah di Mimika sangat banyak. “Saya tidak menyalahkan siapa-siapa tapi saya instruksikan untuk ini menjadi perhatian kita semua, di sini kan ada OPD. Tolong perhatikan rumah yang tidak layak huni, anak-anak yang tidak sekolah dan lain-lain. Masyarakat kita masih hidup dalam kemisikinan,” lugasnya. Ia meminta kepada semua ketua PKK di setiap distrik di Mimika untuk mendorong program-program yang menyentuh masyarakat, sebab PKK ini yang berurusan dengan masyarakat dan anak-anak dari bawah. “Saya yakin PKK ini juga mendapatkan dana dari pemerintah daerah, jadi tolong programnya yang menyentuh masyarakat, tidak perlu kegiatan yang besar-besar, kegiatan yang lihat anak-anak, kegiatan kesehatan atau kegiatan pendidikan,” ungkapnya. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.