Jember (beritajatim.com) – Target pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tercapai 90,37 persen dari Rp 845,99 miliar. Capaian PAD Rp 764,50 miliar masih perlu dimaksimalkan.

Sri Winarni, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember, mengatakan, catatan keuangan APBD 2023 menunjukkan beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan keuangan daerah. “Meskipun terdapat peningkatan yang signifikan pada pendapatan daerah, terdapat beberapa kekhawatiran terkait alokasi dan penggunaannya,” katanya.

Menurut Winarni, meskipun pendapatan daerah mencapai 99,01 persen dari target, PAD hanya terealisasi sebesar 90,37. “Kekurangan ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan sumber daya lokal untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat Jember, yang hingga kini mungkin belum sepenuhnya merasakan hasil realiasai anggaran tersebut,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat David Handoko Seto perlunya pemda menghitung potensi sebenarnya PAD berdasarkan peraturan daerah terbaru, dengan memutakhirkan data terlebih dulu. “Perhitungan potensi sebenarnya ini pada obyek pajak potensial seperti pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak restoran, pajak dan retribusi penggunaan ruang milik jalan,” katanya.

Selain itu, David mendesak untuk menetapkan pajak bagi fasilitas pemerintah yang digunakan pihak-pihak tertentu, seperti tiang kabel internet dan penggunaan jaringan internet. “Selama ini hanya menggemukkan kantong para pengusaha internet tanpa ada kontibusi apapun kepada Pemkab Jember,” katanya.

Fraksi Partai Nasdem juga meminta pemerintah daerah agar melakukan optimalisasi penerimaan dan pemungutan PAD dari obyek pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir secara elektronik. “Ini untuk mengurangi kebocoran penerimaan. Optimalisasi itu di antaranya memasang tax monitor pada semua tempat usaha dan menghitung optimal berapa capaian riilnya,” kata David.

David menyarankan Pemkab Jember melakukan sosialisasi dan mencari solusi terhadap tempat usaha yang menolak pemasangan tax monitor. “Bagaimana pun kita sejatinya memungut dari pajak masyarakat yang membayar kepada obyek pajak hotel dan restoran. Atur sanksinya apabila tetap menolak,” katanya.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memuji capaian PAD tersebut. Juru bicara Fraksi PKS Mangku Budi menilai itu capaian bagus setelah pandemi. “Dampak dari pandemi covid-19 sangat luar biasa sehingga pertumbuhan ekonomi naik secara efektif dalam penggunaan APBD,” katanya.

Bupati Hendy Siswanto sependapat untuk memacu lebih intensif penggalian sumber-sumber PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. “Tentunya Upaya ini harus dilakukan bersama oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tugas pemungutan pajak dan retribusi,” katanya.

Menurut Hendy, serangkaian upaya terus untuk mengoptimalkan PAD melalui perbaikan pelayanan pajak daerah dan pengawasan terhadap wajib pajak secara rutin. “Upaya lain juga dilakukan melalui perbaikan regulasi sebagai dasar pemungutan yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,” katanya. [wir]