PP Muhammadiyah dikabarkan akan menjadi organisasi masyarakat kedua yang menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. Sebelumnya, sudah ada Nadhlatul Ulama (NU) yang blak-blakan bakal menerima tawaran izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari pemerintah.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti pun buka-bukaan soal kabar tersebut. Menurutnya, memang benar Muhammadiyah telah menerima penawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. Pihaknya juga sudah membahas hal itu dalam rapat pleno.

Namun, Abdul bilang keputusan resmi Muhammadiyah akan diumumkan dalam Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah yang digelar mulai besok di Yogyakarta. Dalam acara sidang besar yang dilakukan 27-28 Juli itu, pihaknya akan memberikan pernyataan resmi soal tawaran pengelolaan tambang.

"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta," kata Abdul dilansir dari unggahan Instagram @abe_mukti, Jumat (26/7/2024).

Tawaran pengelolaan tambang datang dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Namun, dalam pernyataannya Abdul bilang belum jelas wilayah tambang mana yang akan diterima Muhammadiyah.

Sebagai informasi, pemerintah telah meluncurkan kebijakan yang mengizinkan organisasi masyarakat keagamaan untuk mengelola tambang. Hal itu tercantum dalam PP 25 Tahun 2024 yang diteken langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Mei lalu.

Di awal kebijakan ini muncul, Abdul Mu'ti pernah mengatakan pihaknya akan membahas tawaran kelola tambang dengan seksama agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi dan masyarakat. Dia menegaskan pembahasan itu dijamin tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa.

"Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama. Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," kata Abdul Mu'ti ketika dihubungi detikcom pada Minggu (2/6/2024) yang lalu.