Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa negara Eropa kini memperkenalkan kembali dan memperluas wajib militer. Ini dilakukan di tengah meningkatnya ancaman Rusia.

Sebagian besar melakukan kebijakan tersebut untuk meningkatkan pertahanan. Namun sebagian lagi melakukan kebijakan itu untuk sesuatu yang "lebih jauh".

Hal ini setidaknya dikatakan kepala penelitian Eurasia di Foreign Policy Research Institute, Robert Hamilton. Pernyataan sama juga dikatakan Jenderal Wesley Clark, yang menjabat sebagai Panglima Tertinggi Sekutu NATO Eropa.

"Kami menyadari bahwa kami mungkin harus menyesuaikan cara kami memobilisasi perang dan menyesuaikan cara kami memproduksi peralatan militer serta merekrut dan melatih personel," kata Hamilton, yang menjabat sebagai perwira Angkatan Darat AS selama 30 tahun, dimuat CNN International, dikutip Jumat (26/7/2024).

"Sungguh tragis bahwa kita berada di sini, pada tahun 2024, dan kita bergulat dengan pertanyaan tentang bagaimana memobilisasi jutaan orang agar berpotensi terjerumus ke dalam penggiling daging akibat perang, namun di sinilah Rusia menempatkan kita," tambahnya.

"Risiko terjadinya perang yang lebih besar di Eropa semakin meningkat setelah Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya melakukan konflik terbuka di Ukraina, demi mencapai tujuannya untuk menciptakan kembali kekaisaran Soviet," kata Jenderal Wesley Clark (Purn).

"Jadi sekarang kita menghadapi perang di Eropa yang tidak pernah terpikir akan terjadi lagi," tambah pria yang memimpin pasukan NATO selama Perang Kosovo.

"Apakah ini merupakan Perang Dingin yang baru atau perang panas yang sedang terjadi masih belum jelas ... ini adalah peringatan yang sangat mendesak bagi NATO bahwa kita harus membangun kembali pertahanan kita," ujarnya.

Beberapa negara Eropa yang melakukan wajib militer kebanyakan berada di wilayah Skandinavia dan Baltik. Mereka yang gagal mendaftar bahkan diperingatkan dengan denda dan hukuman penjara.

Negara-negara itu antara lain, Latvia, Norwegia, Lituania, Finlandia Swedia dan Jerman. Di Inggris sejumlah wacana untuk menghidupkan kembali pun muncul.

Latvia

Latvia menjadi negara baru yang menerapkan wajib militer. Ini diberlakukan 1 Januari 2024 setelah dihapus 2006.

Warga negara laki-laki akan mengikuti wajib militer dalam waktu 12 bulan setelah mencapai usia 18 tahun atau lulus bagi mereka yang masih dalam sistem pendidikan. Awalnya, ada penolakan tapi kebutuhan akan layanan pertahanan negara semakin jelas.

"Sebenarnya tidak ada pilihan di mana kita bisa berdiam diri dan berpikir bahwa segala sesuatunya akan berjalan seperti sebelumnya karena agresi yang tidak beralasan di Ukraina," kata seorang warga berusia 20 tahun, Artus Pilacis.

Norwegia

Wajib militer di Norwegia bersifat wajib. Ini berlaku sejak 2015 Norwegia, menjadikan negara itu anggota pertama aliansi pertahanan NATO yang mewajibkan wajib militer baik pria maupun wanita dengan persyaratan yang setara.

"Saya senang saya melakukannya, saya belajar banyak dari tahun itu yang tidak akan saya pelajari sebaliknya - tentang diri saya sendiri, tentang keterbatasan fisik dan mental saya dan kemampuanku, tapi juga tentang kerja sama tim. Ini adalah cara hidup yang sangat berbeda," kata seorang warga, ahasiswa ekonomi Jens Bartnes (26), yang menyelesaikan pelatihan militer di umur 19 tahun.

"Saya bersedia berjuang untuk negara saya jika diperlukan, karena saya percaya pada nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakat Norwegia dan saya yakin nilai-nilai inklusi, kesetaraan, dan demokrasi layak untuk diperjuangkan," tambah Bartnes.

Hal sama juga dikatakan Max Hendrik Arvidson (25) yang menjalani wajib militer 2019 dan 2020. Ia memandang ini tugas penting negara.

Lithuania

Lithuania, juga memberlakukan hal ini. Wajib militer telah dilakukan pada tahun 2015 karena perubahan situasi politik.

Sekitar 3.500 hingga 4.000 warga Lithuania berusia antara 18 dan 26 tahun terdaftar setiap tahun selama sembilan bulan. Sebenarnya pendapat tentang dinas militer di kalangan mahasiswa beragam.

Setidaknya ini dikatakan presiden Serikat Mahasiswa Nasional Lithuania, Paulius Vaitiekus. Beberapa pemuda memang meluncurkan inisiatif untuk mengirim perlengkapan ke garis depan Ukraina.

"Ada perubahan dalam pola pikir kaum muda untuk menjadi lebih aktif, meskipun tidak harus melalui wajib militer," tambahnya.

Finlandia

Finlandia adalah negara yang baru bergabung di NATO. Namun negeri ini memiliki 900.000 pasukan cadangan, dengan 280.000 personel militer siap untuk segera merespons jika diperlukan.

Namun saat ini Angkatan Pertahanan Finlandia hanya mempekerjakan sekitar 13.000 orang. Ini pun termasuk staf sipil.

"Finlandia adalah contoh yang baik karena pasukan cadangannya dapat diintegrasikan ke dalam pasukan aktif yang sangat kecil," kata analis Foreign Policy Research Institute, Hamilton.

Secara historis, jelasnya, Finlandia terjepit antara NATO dan Uni Soviet. Awalnya, sebelum memutuskan bergabung dengan NATO, negara tidak berpihak.

Hal ini diyakini mendasari kesiapan Finlandia, lebih dari yang lain. Militernya memang terlihat lebih mampu mempertahankan dirinya sendiri.

Swedia

Swedia juga sama seperti Finlandia. Negeri itu sudah dari jauh-jauh hari mempertahankan sejumlah besar pasukan cadangan meski tak sebanyak tetangganya itu.

Kini, wajib militer juga, diberlakukan secara netral gender. Di mana negara memanggil sekitar 7.000 orang pada tahun 2024.

Menurut Angkatan Bersenjata Swedia, jumlah tersebut akan meningkat menjadi 8.000 pada tahun 2025. Perang di Ukraina telah mengubah pengetahuan dan sikap soal kondisi Eropa.

"Swedia telah memberlakukan wajib militer sejak tahun 1901, jadi itu benar-benar bagian dari budaya kami," kata manajer komunikasi di badan yang membantu menguji rekrutan dan melapor kepada Kementerian Pertahanan, Marinette Nyh Radebo.

"Ketika wajib militer diaktifkan kembali, pada awalnya, kami mengatakan bahwa wajib militer bagus untuk CV Anda, misalnya untuk melamar pekerjaan baru," katanya lagi.

"Tetapi saat ini komunikasi kami lebih seperti, ini adalah tugas yang harus Anda lakukan untuk Swedia," ujarnya.

Jerman

Jerman enggan melakukan militerisasi sejak beralhirnya Perang Dunia II (PD 2). Tapi kini tak lagi.

Pertama sejak Perang Dingin, Jerman tahun ini memperbarui rencananya jika konflik Rusia-Ukraina meletus di Eropa. Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengajukan proposal pada bulan Juni untuk dinas militer sukarela yang baru.

"Kita harus siap berperang pada tahun 2029," katanya.

Menurut seorang peneliti peneliti tamu di Program Eropa, Rusia, dan Eurasia di Pusat Studi Strategis dan Internasional, Ini tidak terjadi dalam semalam. Ia menyebut ada adalah perubahan mental yang besar terjadi di negeri itu.

"Kita melihat perdebatan sekarang berkecamuk. Dan itu adalah langkah pertama," kata Sean Monaghan.

Inggris

Di Inggris gagasan baru muncul dari Partai Konservatif. Tory melontarkan gagasan itu dalam kampanye pemilihan umum (pemilu) awal Juli lalu.

Namun seiring gagalnya partai itu memimpin, wajib militer masih sebagai wacana. Namun beberapa kali negeri itu menyinggung kesiapan perang baru, termasuk dalam pertemua NATO Juli.

Lalu, Apakah NATO Siap Perang?

Khusus NATO, mengutip laman yang sama, aliansi itu telah merevisi strateginya dan meningkatkan kemampuan selama dekade terakhir sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman dari Moskow. Serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina dan diikuti dukungannya terhadap separatis pro-Rusia di Ukraina timur serta aneksasi Krimea tahun 2014, mendorong aliansi untuk siap perang dan memperkuat pertahanan mereka.

"Sejak 2014, NATO telah mengalami transformasi paling signifikan dalam pertahanan kolektif kita dalam satu generasi," kata juru bicara NATO Farah Dakhlallah kepada CNN International.

"Kami telah menyiapkan rencana pertahanan paling komprehensif sejak Perang Dingin, dengan saat ini lebih dari 500.000 tentara dalam kesiapan tinggi," tambahnya.

(sef/sef)