Jember (beritajatim.com) – Mengutip Bung Karno di ujung pandangan akhir, Fraksi PDI Perjuangan setuju Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2023 disahkan dengan catatan, dalam sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (10/6/2024).

“Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekali pun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa,” kata Tabroni, juru bicara Fraksi PDIP, mengutip Bung Karno.

Dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi sebelumnya, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Hadi Supaat mengutip Tan Malaka, seorang tokoh pejuang yang mati ditembak tentara di Kediri, Jawa Timur, pada 1949. “Satu dua di antara berbagai ukuran yang biasanya kita pakai terhadap seseorang yang terjun ke depan masyarakat sebagai pemimpin ialah, apakah pertama sekali ia dapat melihat ke depan, dan kedua apakah di cukup mempunyai watak konsekuen untuk memegang pandangannya ke depan itu.”

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Bupati Hendy Siswanto telah menyuguhkan jawaban yang secara kuantitatif cukup rinci. “Namun masih belum cukup memuaskan. Karenanya kami masih mempertanyakannya secara kualitatif,” kata Tabroni.

Menurut Tabroni, Fraksi PDI Perjuangan membutuhkan jawaban yang dapat memberikan kepastian terhadap trasparansi dan akuntabilitas unruk demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

“Kami berharap bahwa pengelolaan APBD Kabupaten Jember mampu mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat, bukan hanya sekadar realisasi kegiatan rutin untuk menyerap anggaran belaka. Melainkan juga harus berkesesuaian dengan realitas nyata bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Tabroni.

Beberapa isu yang disinggung PDIP dalam pandangan akhirnya antara lain terhadap Rumah Sakit dr. Soebandi dan mangkraknya pembangunan asrama haji era Bupati Faida. Tabroni memandang perlu dilakukan perbaikan mendasar terhadap penatausahaan RSD dr. Soebandi, sehingga tidak ada masalah yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan lagi pada masa mendatang.

Fraksi PDIP juga meminta pemerintah daerah menginformasikan seluruh tahapan pembangunan gedung empat lantai rawat jalan secara utuh. “Biar tidak menimbulkan spekulasi yang salah,” kata Tabroni.

Sementara soal pembangunan asrama haji, PDIP menilai Bupati Hendy belum menjawab seperlunya pertanyaan dari parlemen. “Tetap diperlukan konstruksi penanganan yang jelas (terhadap asrama haji),” kata Tabroni.

Isu lain yang disinggung PDIP adalah soal temuan BPK di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan sebesar Rp. 183,903 juta. Menurut Bupati Hendy, temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian pada kas daerah, dan Dinas PUBMSDA telah mengirimkan surat tagihan kepada pihak ketiga.

“Hal itu akan menjadi catatan Fraksi PDI Perjuangan, bahwa penggunaan anggaran masih belum direncanakan secara benar, sehingga menimbulkan potensi kesalahan,” kata Tabroni.

Fraksi PDI Perjuangan berharap agar penyertaan modal Rp 83 miliar untuk Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan dapat berfungsi optimal dan mampu menyehatkan kembali perusahaan itu. “Dengan begitu Perumda Perkebunan Kahyangan dapat memberikan sumbangsih bagi sumber pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja, dan jejaring sosial,” kata Tabroni.

Sementara soal pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat Bupati Hendy belum memberikan gambaran dan langkah konkret tentang pemberdayaan yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.

Masalah penanganan stunting juga belum dijawab Bupati Hendy dengan memuaskan menurut penilaian PDIP. “Penanggulangan stunting masih belum dijawab secara tepat dan terperinci,” kata Tabroni. [wir]