Bisnis.com, JAKARTA - Gangguan yang terjdi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 memasuki minggu kelima. Sejak 20 Juni 2024, PDNS 2 Surabaya belum pulih sepenuhnya.

Adapun selama sepekan terakhir, sejumlah fakta baru muncul mulai dari lelang proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang terganggu hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bersama Dirjen Aptika baru Hokky Situngkir melakukan tinjauan ke NeutraDC untuk percepatan pemulihan. 

Budi Arie Setiadi meninjau Neutra DC, pusat data yang dikelola Telkomsigma di Kecamatan Babakan Madang, Sentul, Jawa Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Budi didampingi Dirjen Aptika Hokky Situngkir, Staf Khusus Menkominfo Dedi Permadi, Staf Khusus Menkominfo Daniel Hutagalung, Staf Khusus Menkominfo Sugiharto, dan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Aris Kurniawan. 

 “Kami hari ini mengunjungi Neutra DC di Sentul untuk memastikan proses migrasi dan flow bisa berjalan dengan maksimal, sehingga proses pemulihan layanan digital bisa berjalan dengan baik dan aman,” kata Budi, dikutip Kamis (15/7/2024). 

Budi menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pemulihan seluruh layanan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Proses pemulihan tersebut tetap memperhatikan prinsip ketelitian dan kehati-hatian.

Kemenkominfo melakukan strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak. Alhasil, sejumlah layanan telah pulih untuk jumlah yang tak disebutkan. 

 “Secara bertahap sejumlah layanan pemerintah pulih melalui metode dekripsi (decrypt) atau membuka data yang dikunci hacker,” ujar Budi.

Sebelumnya, Menkominfo mengunjungi PDNS 2 yang dikelola Telkomsigma di Surabaya pada 16 Juli 2024 untuk memastikan percepatan penanganan serangan Brain Chiper Ransomware berlangsung optimal. 

Sehari setelahnya, Menteri Budi Arie melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Data Center Temporer PDNS 2 di Tangerang Selatan, Banten. Lantas, pada 19 Juli 2024, Menkominfo mengunjungi ke Security Operation Center PDNS 1 yang dikelola Lintasarta.

Sejumlah kegiatan Menkominfo tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya pengawasan atau supervisi terhadap pemulihan infrastruktur penyediaan layanan digital nasional. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementera (PDNS) 2 beberapa waktu lalu berimbas pada proses lelang konstruksi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga proyek strategis nasional (PSN).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis menjelaskan, setidaknya sebesar 10% proyek yang dilelang terimbas peretasan PDN.

“Tapi yang jelas itu [peretasan PDN] memang memiliki dampak yang cukup signifikan juga, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi [TKK]. Kemudian, sedikit juga berpengaruh ke proses pengadaan tender kita,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (23/7/2024).

Atas kejadian tersebut, Abdul Muis menjelaskan pihaknya kemudian melakukan proses lelang pada proyek IKN hingga PSN secara manual.

Hal itu dilakukan guna tetap menjaga target konstruksi proyek-proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sayangnya, Abdul Muis tidak memerinci secara pasti proyek apa saja yang terdampak peretasan PDN tersebut.

Namun demikian, Abdul Muis menegaskan bahwa permasalahan tersebut saat ini telah ditangani secara tepat sehingga pembangunan proyek IKN hingga PSN yang baru memasuki tahap lelang diharapkan tidak akan molor.

“Ada [berdampak pada lelang PSN], yang di IKN juga ada sehingga karena ada proses kendala di PDN maka yang tadinya kita gunakan sistem informasi pendukung kita berubah kembali manual. Karena kita harus bertindak cepat, tadi kalau kita tidak kembali manual waktu akan habis terpakai dan itu akan menjadikan pembangunan infrastruktur di IKN akan mundur,” pungkasnya.

PDNS 2 sebelumnya sempat mengalami kegagalan operasi akibat serangan ransomware pada Kamis, 20 Juni 2024. Akan tetapi, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan, insiden serangan ransomware itu sudah mulai terdeteksi sejak 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB. 

Saat itu, pihaknya mendapatkan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender yang memicu aktivitas malicious berjalan. 

"Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melakukan instalasi file malicious, menghapus file system penting, dan menonaktifkan service yang sedang berjalan," kata Ariandi.