Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyediakan layanan aplikasi bukti potong pajak bernama e-bupot. Layanan ini membuat wajib pajak orang pribadi yang berstatus karyawan dapat melihat bukti potong pajaknya ke perusahaan atau pemberi kerja dalam setiap bulan.

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan layanan e-bupot disediakan seiring dengan penerapan skema pemotongan pajak menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) yang berlaku mulai 1 Januari 2024.

Skema itu membuat wajib pajak bisa lebih mudah menghitung potongan pajaknya sendiri setiap bulan.

"Dengan TER kita melengkapi dengan aplikasi e-bupot, jadi setiap bulan Anda terima bukti potong, sekarang sudah ya, yang kemarin malah enggak kan. Jadi Anda malah nggak tahu yang kemarin betulan disetor apa enggak ya," kata Yoga dalam media briefing di kantornya, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Melalui e-bupot, masyarakat bisa lebih meneliti dan mengawasi pemotongan pajak penghasilannya. Dengan begitu ketika ada lebih bayar pajak pada Januari-November, bisa langsung klaim ke pemberi kerja pada Desember.

"Kalau selama ini pemotong pajak hanya berhadapan dengan pegawai pajak, sekarang dia dikontrol juga oleh karyawan. Jadi nggak bisa nggak amanah, datanya masuk di kami dan karyawan pun tahu," ucap Yoga.

Metode penghitungan PPh 21 mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.

Melalui ketentuan itu, pemerintah menetapkan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode TER yang terbagi menjadi dua kategori, yakni tarif efektif bulanan untuk setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dalam satu tahun, serta tarif efektif harian.

Dengan metode baru itu, rumus penghitungan PPh Pasal 21 bulanan dari Januari-November menjadi hanya penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan tarif efektif bulanan. Barulah pada Desember atau masa pajak terakhir rumusnya kembali normal, seperti sebelumnya.