"Ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk bisa mendorong semua warga terakses air bersih," kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekretariat Daerah DKI Jakarta Widyastuti dalam acara yang diadakan daring, Rabu. 

 Dia mengemukakan bahwa ketersediaan akses air bersih menjadi sangat penting. "Itu terkait juga nanti dengan SDM," katanyam

Data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menunjukkan intervensi penyediaan air bersih, ditambah sanitasi yang layak berkontribusi 70 persen dalam pencegahan stunting atau tengkes.

Penyediaan air bersih menjadi bagian dari program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta usai Ibu Kota Indonesia berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Baca juga: PAM Jaya sosialisasi pipanisasi ke warga untuk kurangi pakai air tanah

Widyastuti ​​​​​mengatakan pelayanan air bersih di DKI Jakarta juga menjadi program Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya khususnya pipanisasi.

Direktur Pelayanan Perumda PAM Jaya Syahrul Hasan pada April lalu mengungkapkan pengerjaan pemasangan PAM perpipaan di wilayah DKI Jakarta sudah mencapai 67 persen dan ditargetkan rampung pada tahun 2030.

Angka ini tak jauh berbeda dengan yang disampaikan Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah DKI Jakarta Iwan Kurniawan.

Iwan yang mewakili Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah DKI Jakarta dalam acara yang sama dengan Widyastuti mengatakan, pada tahun 2023, jumlah rumah tangga yang sudah dilayani air minum perpipaan sebesar 66,73 persen.

Sedangkan rumah tangga yang sudah memiliki akses sanitasi perpipaan sebesar 21,19 persen.

Baca juga: Jakut sosialisasikan penggunaan air perpipaan di Semper Barat

Sementara itu, berdasarkan hasil analisis yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta diketahui rumah tangga yang belum memiliki sumber air minum sebesar 0,08 persen rumah tangga.

Menurut Iwan, penyediaan air minum termasuk ke dalam upaya pemerintah guna mendukung pengurangan kantong-kantong wilayah kemiskinan di Jakarta.

Guna menanggulangi kemiskinan, upaya ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring pelaksanaan di lapangan.

"Di sini, diharapkan peran aktif pihak terkait untuk dapat menyelaraskan program-program yang ada, dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta koordinasi untuk melakukan monitoring secara berkala," kata dia.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024