Jakarta, Beritasatu.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memberikan sejumlah catatan untuk sektor pertanian, di antaranya belum optimalnya kesejahteraan petani hingga pentingnya pekebun dan peternak meraih untung 30%.

“Nilai tukar petani kita baru 112,46 pada 2023. Ini perlu ditingkatkan, dan untuk itu, pupuk, bibit, pakan ternak perlu ada,” kata Ketua Umum HKTI yang juga ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon dalam keterangannya Rabu (24/7/2024).

Hal itu diungkapkan Fadli dalam pertemuan ASEAN Inter-Parliamentary Assemby (AIPA), Badan Pangan Dunia (Food Agricultural Organization/FAO), dan International Institute Sustainable Development (IISD) di Ubud, Bali pada 24-25 Juli 2024.

Pertemuan ini bertujuan memperkuat peran parlemen ASEAN dalam memajukan investasi bertanggung jawab di sektor pangan, pertanian, dan kehutanan. "Isu tani perlu menjadi fokus karena faktanya kesejahteraan petani belum terjamin sepenuhnya," kata Fadli Zon.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penghasilan petani skala kecil saat ini Rp 5,23 juta per tahun. Sementara petani lainnya Rp 22,9 juta per tahun. "Produksi tani terus turun, dan kontribusi sektor kehutanan, pertanian, dan perikanan kepada PDB (produk domestik bruto) berkurang 3,54% yoy (year on year) pada kuartal I 2024,” kata dia.

Dia mengatakan petani masih menghadapi tantangan, seperti bertambhnya demografi selaras dengan penyediaan pangan. Pada saat yang sama, dampak perubahan iklim, seperti cuaca ekstrem dan pasokan air, memengaruhi kondisi pertanian. "Sekitar 280 juta jiwa rakyat Indonesia membutuhkan pangan tiga kali sehari," kata dia.

HKTI juga menyoroti perlunya regenerasi petani agar kaum muda tertarik terjun menjadi petani. Data mencatat, petani milenial di Indonesia baru sekitar 21%. “Pertanian perlu dikemas menarik agar memikat anak muda. Jika tidak kita akan mengalami kelangkaan petani dalam beberapa dekade ke depan,” kata Fadli.