PIKIRAN RAKYAT - Risiko penggunaan Kode Respons Cepat Standar Indonesia (quick response code Indonesian standar/QRIS) kian meningkat, Kepala Divisi Perizinan dan Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran BI DKI Hery Afrianto beri peringatan.

Menyusul maraknya penyalahgunaan QRIS, seperti contohnya dalam kasus QRIS donasi rumah ibadah yang diganti pihak tak bertanggungjawab, Hery memberi imbauan bagi para pengguna layanan tersebut.

Untuk menghindari salah bayar atau tak tepat sasaran dalam penggunaan QRIS, Hery meminta agar pengguna lebih teliti sebelum melakukan transaksi.

Dia meminta para pengguna mengecek kembali apakah penyedia atau rekening tujuan sesuai dengan yang dimaksud atau berbeda.

"Itu hal-hal yang harus kita hati-hati. Jadi, ketika akan melakukan transaksi dengan QRIS, pastikan antara penyedia, baik itu toko, rumah ibadah dan lain sebagainya itu sesuai (namanya) dengan yang terpampang di situ," katanya.

Hal ini guna menghindari kerugian bagi para pengguna QRIS maupun pihak yang menerima.

"Tahun ini, kami menargetkan volume transaksi QRIS sebanyak satu miliar transaksi. Sampai sekarang sudah mencapai sekitar 600 juta lebih transaksi. Perkembangannya memang pesat sekali, makanya penggunaan yang masif ini juga mulai ada penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Hery.

Kendati risiko yang mengintai pun tak bisa luput, BI mengaku akan tetap mendorong transaksi QRIS dalam sistem pembayaran karena metode ini memberikan manfaat, baik bagi pengguna, pedagang hingga pemerintah.

Selain memudahkan konsumen, QRIS dianggap bisa meningkatkan "branding", membangun profil kredit karena transaksi yang tercatat, serta menghemat biaya pengelolaan.

Sementara bagi pemerintah, penggunah QRIS juga disebut dapat mendukung efisiensi penerimaan pajak dan retribusi, mendukung pemulihan ekonomi, terdatanya pelaku usaha dan sektor informal, serta mendorong implementasi elektronifikasi Pemda.***