PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Rusia menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Presiden baru yang dipilih oleh rakyat Amerika Serikat dalam pemilihan pada 5 November 2024.

Selain itu, Kremlin juga memberikan pujian kepada calon wakil presiden Donald Trump dari Partai Republik, JD Vance, atas penolakannya terhadap bantuan militer lebih lanjut untuk Ukraina.

Hal tersebut disampaikan Menlu Rusia Sergey Lavrov di markas besar PBB, New York pada Kamis, 18 Juli 2024.

"Kami akan siap bekerja sama dengan pemimpin AS mana pun yang dipilih oleh rakyat Amerika," katanya.

Lebih jauh, Lavrov juga menyatakan bahwa pemimpin tersebut bersedia berdialog dengan cara adil dan menghormati antarbangsa.

"Pemimpin tersebut bersedia berpartisipasi dalam dialog yang adil dan saling menghormati," tambahnya.

Dilansir dari Anadolu, saat ini, Rusia memegang posisi sebagai presiden Dewan Keamanan PBB, dan Lavrov berada di New York untuk memimpin dua pertemuan Dewan Keamanan.

Rusia Menyetujui Maklumat

Selain itu, Lavrov yang mewakili Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyetujui maklumat penolakan Vance terhadap bantuan untuk Ukraina.

"Mendukung perdamaian dan menghentikan bantuan yang diberikan adalah sesuatu yang kami dukung. Kami berharap pasokan senjata ke Ukraina dihentikan, karena itulah yang diperlukan agar perang dapat berakhir," kata Lavrov.

Terbaru, pada Senin, 15 Juli 2024, calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mengumumkan JD Vance sebagai calon wakil presidennya.

Dalam pengumuman yang sudah lama dinantikan. Penunjukan Vance menimbulkan kekhawatiran di Eropa mengenai keberlanjutan dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina jika Trump kembali terpilih.

Selama KTT NATO di Washington pekan lalu, Gedung Putih mengumumkan rencana untuk membentuk komando baru di Jerman yang akan dipimpin oleh seorang jenderal bintang tiga.

Komando ini akan memiliki pusat logistik di negara-negara sayap timur untuk memfasilitasi bantuan militer NATO yang berkelanjutan ke Kiev.

Penempatan misi ini di bawah naungan NATO bertujuan untuk melindungi proses tersebut dari kemungkinan gangguan yang mungkin terjadi jika Donald Trump kembali terpilih pada pemilihan November 2024 mendatang.***