Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan ada sekitar 400 letter of intent (LoI) atau minat investasi dari calon investor yang menyatakan siap berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung.

Yuliot mengatakan jumlah investor yang minat investasi di ibu kota baru itu terdata di Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).

"Ini yang sudah menyampaikan letter of intent lebih dari 400 investor. Sudah ada yang menyampaikan di sistem OSS," kata Yuliot saat ditemui di kantor, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Dia menjelaskan pihaknya akan terus mengawal dan memastikan para investor tersebut dapat menjalankan investasi dengan mudah. Dia juga memastikan para investor terfasilitasi dengan baik saat berinvestasi di IKN, seperti menjamin ketersediaan lahannya.

Dengan begitu, mereka dapat memasuki proses perizinan dan konstruksi dengan segera. Dia menekankan pihaknya akan terus mengawal tahapan-tahapan tersebut.

Meski begitu, dia belum membeberkan detail dari negara mana saja yang kepincut investasi di IKN. Dia hanya menyebut sektor yang paling banyak dituju investor asing adalah energi.

"Kita dari kementerian investasi juga mengawal dan melakukan fasilitasi, terutama energi. Jadi kita harus pastikan minat mereka terfasilitasi, ketersediaan lahan dan juga masuk ke fase perizinan dan fase konstruksinya. Jadi tahapan itu harus kita kawal," jelasnya.

Sebelumnya, Yuliot sempat mengatakan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu prioritasnya sebagai Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menurut Yuliot pihaknya akan berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk percepatan investasi di ibu kota baru.

Wakil dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ini menambahkan, saat ini sudah ada lebih dari 400 Letter of Intent (LoI) atau minat investasi di IKN. Namun, kata dia, pemerintah kini fokus menyiapkan dulu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Sebenarnya ini dari data yang ada, komitmen investasi sudah lebih dari 400. Tapi kita kan ada prioritas dulu menyiapkan KIPP. Jadi kalau KIPP sudah siap, kita akan dorong investasi lebih tersebar lagi sesuai klaster-klaster yang ada," katanya usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).