PIKIRAN RAKYAT - Prospek solusi dua negara Israel-Palestina terancam hancur. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sepenuhnya menyalahkan Israel Penjajah atas persoalan ini.

Pasalnya, prospek Two States Solution ini gagal disebabkan oleh kebijakan Israel Penjajah terhadap Tepi Barat yang Diduduki. Kekerasan dan penangkapan meningkat di wilayah tersebut belakangan.

Sedang, Israel telah mengontrol daerah itu sejak genosida Gaza meletus pada 7 Oktober 2023 lalu. Kini, melalui langkah-langkah administratif dan hukum, Israel mengubah geografi Tepi Barat.

Hal itu dijelaskan Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh kepala stafnya, Courtenay Rattray, dalam pertemuan Dewan Keamanan, Rabu, 17 Juli 2024.

"(Dengan aturan baru tersebut) perluasan pemukiman (Israel) diperkirakan akan meningkat karena ada perampasan lahan dalam jumlah besar di kawasan strategis dan perubahan perencanaan, pengelolaan lahan, serta tata kelola," ujar Guterres.

“Perkembangan terkini semakin mempertaruhkan prospek solusi dua negara,” kata Sekjen PBB tersebut.

Dia melanjutkan, Israel telah secara sadar mengambil langkah-langkah untuk memperluas kedaulatan mereka atas Tepi Barat.

Guterres mengatakan, Israel telah mengambil tindakan hukuman terhadap Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah, dan melegalkan lima pos terdepan Israel di Tepi Barat.

Israel telah membangun pos-pos tersebut sebagai bagian dari penjajahan dan pendudukannya di Tepi Barat sejak tahun 1967 silam.

“Kita harus mengubah arah (kebijakan). Semua aktivitas pemukiman (Israel) harus segera dihentikan,” kata Guterres.

Menurutnya, permukiman Israel merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan merupakan hambatan bagi perdamaian dengan Palestina.

Guterres mengulangi seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata dalam genosida Gaza serta membebaskan semua sandera dari kedua belah pihak.

“Situasi kemanusiaan di Gaza merupakan noda moral bagi kita semua,” kata Guterres. ***