Jakarta, Beritasatu.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada kelima warganya (nahdiyin) yang telah melanggar kode etik.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum dan Media Savic Ali atau Gus Savic menjelaskan kelima nahdiyin yang telah berkunjung ke Israel untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak memiliki izin dari PBNU. Mereka juga telah memenuhi panggilan dari NU untuk menjalani pemeriksaan.

“Teman-teman ini sudah dipanggil tadi siang dan sudah hadir koordinator dari lima orang tersebut yang memang mengajak yang lain untuk berangkat ke Israel. Jadi pemanggilan sudah dilakukan,” ungkap Gus Savic kepada Beritasatu.com di gedung PBNU, Jakarta Pusat pada Selasa (16/7/2024).

Setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut, rupanya sebagian dari mereka merupakan dosen dan pengurus dari badan otonom NU. Ada yang merupakan dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), pengurus Pagar Nusa, serta pengurus Fatayat NU.

“Jadi karena mereka pengurus, itu ada pelanggaran karena mereka melakukan engagement dengan pihak internasional,” imbuhnya.

Gus Savic juga mengatakan PBNU menyerahkan keputusan sanksi kepada badan otonom yang menaungi masing-masing nahdiyin. Hal itu disebabkan karena lima nahdiyin bukanlah pengurus harian PBNU.

Nantinya sanksi pengurus Pagar Nusa akan diserahkan ke pihak Pagar Nusa, pengurus Fatayat NU akan diserahkan ke pihak Fatayat NU, begitu juga dosen Unusia akan diserahkan ke pihak Unusia. Namun, mengenai sidang etik yang akan digelar di Unusia belum diketahui waktunya.

“Sepertinya sudah ada, tetapi saya tidak tahu persis dari sidang etiknya Unusia,” tutup Gus Savic.