Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah tidak memberlakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebagai gantinya, pemerintah akan fokus pada sosialisasi penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan.

“Tidak ada pembatasan BBM, sosialisasi ini penting agar penyaluran tepat sasaran. Saya minta agar sosialisasi dilakukan terlebih dahulu,” ujar Airlangga Hartanto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (16/7/2024).

Saat ini, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sedang menyusun mekanisme untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, sembari terus mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan.

“Skenario program yang ada tidak mencakup pembatasan BBM,” katanya.

Dia menyampaikan, skenario itu akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo, yang nantinya akan mengambil keputusan terkait penyaluran subsidi BBM.

“Kita sedang menyiapkan skenario dan akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo,” jelasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan akan ada pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu, mulai 1 September 2024.

“Ada pembatasan untuk kendaraan tertentu, tetapi ini belum diterapkan,” ungkapnya.

Presiden Joko Widodo menyatakan, hingga saat ini pemerintah belum membahas kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. “Belum ada pemikiran ke sana. Belum ada rapat juga,” kata Jokowi sebelum keberangkatan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan pemerintah berencana mengurangi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Langkah ini diambil untuk menekan penyaluran yang tidak tepat sasaran dan mengurangi polusi udara akibat penggunaan BBM bersubsidi.

“Untuk subsidi yang tidak tepat, Pertamina sedang menyiapkan mekanisme agar mulai 17 Agustus 2024 kita bisa mulai mengurangi subsidi bagi yang tidak berhak,” ujar Luhut.

Pengurangan penggunaan BBM bersubsidi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat, dengan mengurangi penderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Luhut menambahkan bahwa pengurangan ini dapat menghemat biaya BPJS Kesehatan hingga Rp 38 triliun.