Survei Litbang "Kompas": Kinerja Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta Dinilai Cukup, di Bawah Ahok dan Anies Editor JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono relatif seimbang. Dikutip dari Kompas.id , 33,3 persen responden merasa puas dengan kinerja Heru Budi. Sementara itu, 35,5 persen responden merasa tidak puas dan 25,5 persen tidak tahu. Jika dibandingkan dengan gubernur DKI Jakarta sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Heru Budi berada di bawah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan. Publik menilai kinerja Heru masuk dalam kategori sedang atau cukup. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu dinilai tidak ada terobosan dalam pengendalian banjir, penanganan polusi udara, dan mengurai kemacetan. Padahal, ekonomi daerah tumbuh diiringi angka kemiskinan dan pengangguran yang turun. Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI) Irfan Ridwan Maksum menyebut, kinerja Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta tergolong sedang, tidak kurang dan tidak lebih. Irfan menilai Heru cakap mengelola birokrasi sehingga cukup membuat nyaman atau tidak ada benturan dan hambatan berarti. Namun, Heru tidak menghadirkan terobosan-terobosan yang berarti bagi warganya. ”Ia tidak menonjol. Nunut sama pemerintah pusat. Itu memang menjadi kewajibannya, tetapi mestinya bisa lebih dengan adanya terobosan. Sayang tidak dilakukan,” tutur Irfan dikutip dari Kompas.id. Situasi yang ini membuat warga tak tertarik dan kurang mendukung Heru meski yang bersangkutan sudah berusaha untuk mendapatkan kedua hal tersebut. Menurut Irfan, warga semata-mata melihat Heru sebagai orang yang diangkat oleh pemerintah pusat saja. Usahanya dalam mengatasi segala persoalan di Jakarta kurang diperbincangkan atau mendapat respons bagus dari warga. ”Tidak ada terobosan juga kelihatan dari masalah banjir, macet, dan tata kelola lahan yang tidak berubah signifikan,” kata Irfan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik kinerja Heru yang selama hampir dua tahun belum bisa mengatasi permasalahan di Jakarta. "Misal soal banjir, itu turap saja semua dulu. Kan saya pernah cerewet (soal banjir). Kalau di Jakarta dikatakan tidak banjir, bohong. Itu pasti banjir," kata Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024). Prasetyo mengatakan, pengerukan saluran hingga kali-kali di Jakarta sebenarnya dapat dilakukan secara berkala. Sebab, upaya penanggulangan banjir di Jakarta sudah ada anggarannya. "Siapa pun gubernur dan pj gubernurnya, kalau tidak agak sedikit radikal untuk masalah banjir, ya tetap banjir di Jakarta," kata Prasetyo. Selain itu, Prasetyo juga mengevaluasi Heru Budi soal masalah kemacetan di Jakarta yang masih terus terjadi. Ia menilai Heru tak tegas dalam menangani persoalan macet di Ibu Kota. "Kedua bicara masalah macet, istilahnya di penyangga Jakarta, itu juga kan harus tegas. Kita sebagai pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kalau tidak tegas, ya pasti macet tak akan hilang," ujar Prasetyo. Masalah lain yang belum bisa diatasi oleh Heru, kata Prasetyo, adalah soal tata ruang di Jakarta. Prasetyo menyinggung masih ada lingkungan kumuh di Jakarta, bahkan lokasinya tak jauh Istana Negara. "Nah di tata ruang ini ada peraturan, misalkan, ada salah satu wilayah Kebon Jeruk, ini misal ya, ada hunian bukan buat komersial, (tetapi) ada hotel. Sekarang ditabrak diaturannya," tutur Prasetyo. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono menilai komunikasi publik Heru Budi masih belum maksimal setelah menjabat sebagai pj gubernur selama setahun. "Pertama (evaluasinya itu) komunikasi publik pak Heru kurang baik. Masih sama. Maka, ini perlu diperbaiki," kata Gembong saat dikonfirmasi, Senin (9/10/2023). Gembong mengatakan komunikasi seorang pemimpin yang baik sangat diperlukan, meski Heru merupakan orang birokrat. Sebab, Heru Budi akan memberikan arahan kepada anak buahnya setiap kebijakan dan program yang sudah atau akan dijalankan. "Dan ketika komunikasi itu baik, maka eksekusi akan berjalan baik. Tapi karena komunikasi kurang baik, maka yang terjadi tersendat-sendat," ucap Gembong. Gembong pun menduga, komunikasi yang kurang baik dari Heru Budi itu tak terlepas dari karakter. Berkait dengan penilaian Gembong, Heru menanggapinya dengan santai. "Komunikasi publik (saya) dianggap kurang baik. Ya, namanya manusia ada kurangnya. Yang kurang saya tambahin," kata Heru kepada awak media di Kantor Lurah Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (11/10/2023). (Penulis: Fransiskus Wisnu Wardhana Dany (Kompas.id), Muhammad Isa Bustomi | Editor: Mukhamad Kurniawan (Kompas.id), Irfan Maullana, Ihsanuddin) Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.