Jakarta, Beritasatu.com - PT Pertamina (Persero) buka suara mengenai wacana pemerintah memberlakukan program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, yakni pertalite mulai 17 Agustus 2024 mendatang.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, pihaknya sudah siap menjalankan program pembatasan BBM pertalite kapan pun pemerintah akan menjalankan program tersebut.

"BBM subsidi kewenangan pemerintah. (Pertamina) siap saja, kan sekarang yang solar sudah berjalan 100% dengan sistem QR code, pertalite juga masih berproses," ungkap Fadjar saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (16/7/2024).

Secara terpisah, Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, pihaknya siap mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan pemerintah.

"Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan, seperti pendataan pengguna BBM subsidi (biosolar dan pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP," kata Heppy, Selasa (16/7/2024).

Heppy mengungkapkan, hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100% dengan jumlah pelat nomor kendaraan atau nomor polisi (nopol) lebih dari 4,6 juta pendaftar.

"Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta NIK," ujarnya.

Lebih jauh, Heppy berujar, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembatasan pembelian BBM subsidi akan dimulai pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” kata Luhut dari akun Instagramnya, dikutip Rabu (10/7/2024).

Luhut menjelaskan Pertamina saat ini sedang mempersiapkan segala hal untuk melaksanakan pembatasan tersebut. "Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan," kata dia.

Dia mengatakan pembatasan BBM subsidi untuk mengantisipasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 yang diproyeksikan akan lebih besar dari target yang ditetapkan.

"Hal ini terjadi seiring pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Penurunan penerimaan terutama disebabkan merosotnya setoran PPh (pajak penghasilan) dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam," kata Luhut.