Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikabarkan sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meskipun demikian, Tim Sinkronisasi belum membahas anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk pemerintahan mendatang dengan Kementerian PUPR.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, awalnya menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan sejumlah program infrastruktur prioritas untuk pemerintahan mendatang, salah satunya pembangunan infrastruktur dasar di IKN.

"Dari PUPR kita teruskan karena memang masih ada yang belum selesai," ucap Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Meskipun demikian, Endra mengatakan bahwa pihaknya dan Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran belum membahas secara rinci anggaran yang bakal digelontorkan pemerintahan mendatang untuk membangun IKN.

"Belum. Belum. Belum ada pembahasannya, anggaran, kan, disahkan nanti Agustus," jelas Endra.

Menurut Endra, jumlah kebutuhan anggaran IKN bakal menyesuaikan dengan rencana pemerintahan mendatang untuk mengatur kecepatan sampai volume pembangunan IKN. Berbagai hal ini belum dibahas Kementerian PUPR bersama Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

"(Apakah sudah ada pembahasan bersama Tim Sinkronisasi jelang Nota Keuangan?) Belum, dengan PU belum," imbuhnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia mengaku tidak tahu persis kapan komunikasi dilakukan.

"Mestinya sudah," kata Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah bertemu dengan Kementerian Keuangan pada Senin (24/8) untuk membahas berbagai program salah satunya makan bergizi gratis. Sebanyak Rp 71 triliun disepakati untuk dianggarkan pada 2025.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran, Thomas Djiwandono mengatakan, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun pada 2025 sudah disepakati oleh Prabowo.

"Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti, itu juga penting digarisbawahi, kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati siklus APBN," ucap Thomas, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Thomas, menegaskan pihaknya telah berkomunikasi secara intens dengan Kemenkeu selama dua bulan.

"Saya dan tim ekonomi sudah hampir 2 bulan bekerja erat dengan Kemenkeu, Ibu Menteri, Wamen, Dirjen-Dirjen dan sebagainya, jadi ini proses yang sebetulnya alami dan tersinkron," ujarnya.