Jakarta, CNBC Indonesia - TikTok berusaha tidak mematuhi aturan dari pemerintah Amerika Serikat (AS). Dilaporkan platform beserta induk perusahaan ByteDance mengajukan tuntutan untuk membatalkan aturan dari pemerintahan Joe Biden.

Aturan yang dirilis bulan April itu mewajibkan ByteDance menjual TikTok. Jika tidak dilakukan, maka aplikasi itu dilarang digunakan di Amerika Serikat (AS).

Terbaru, DPR AS merilis transkrip sidang tertutup soal ancaman yang ditimbulkan oleh TikTok. Hasil transkrip rapat Maret lalu diberikan pada Departemen Kehakiman.

Pihak Departemen Kehakiman telah meminta peninjauan salinan transkrip pada Komite Energi dan Perdagangan. "Untuk membantu proses litigasi mereka," kata ketua komite, Cathy McMorris Rodgers, dikutip dari Reuters, Jumat (12/7/2024).

Menurutnya, parlemen mendengar soal bahaya aplikasi yang dikelola asing, termasuk TikTok, dari komunitas intelijen. Para platform itu diklaim akan mengeksploitasi dan menggunakan data pengguna Amerika Serikat (AS) sebagai senjata.

Rodgers mengatakan China tak berniat mematuhi aturan tersebut. Negara itu tidak ingin menyerahkan kendali atas aplikasi seperti TikTok.

Departemen Kehakiman juga memastikan berada dalam posisi hukum yang kuat saat rapat rahasia Maret lalu. Ini terjadi asal parlemen bisa memerintahkan ByteDance melakukan divestasi TikTok.

Pengarahan mencakup dokumen satu halaman. Reuters melaporkan berisi soal dampak dari penggunaan TikTok.

TikTok disebut menimbulkan masalah keamanan nasional. Selain itu, AS juga menuding China menggunakan TikTok mengakses data jutaan pengguna dan mengontrol perangkat lunak di AS.

(fab/fab)