Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR sama sekali belum membahas langkah mendukung penggunaan hak angket atau tidak.

"Persoalan angket saya kira kita belum singgung sama sekali dalam proses-proses pertemuan-pertemuan di internal," kata Ketua Fraksi PPP di DPR Amir Uskara di kompleks parlemen, Jumat (8/3).

Pernyataan itu disampaikan Amir merespons PPP yang hingga kini belum tegas soal hak angket yang digulirkan pertama kali oleh capres mereka, Ganjar Pranowo.

Amir menyebut partainya masih fokus mengawal rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU. Menurut dia, hal itu sesuai instruksi langsung dari Ketua Umum partai.

"Kita semua diarahkan untuk fokus mengawal suara masing-masing. Karena habis itu kita akan mengambil sikap terkait dengan apa yang beredar saat ini," kata Amir.

Dia juga mengatakan PPP masih berada di koalisi pemerintah. PPP memiliki dua menteri dan satu wakil menteri.

Bahkan, lanjut Amir, Ketua Umum mereka, Muhamad Mardiono merupakan utusan khusus Presiden.

Oleh karena itu, PPP bisa menanyakan kepada kader mereka jika ada kejanggalan di pemerintahan.

"Artinya kalau terkait dengan apa yang terjadi di pemerintahan, secara spesifik kami bisa tanyakan kepada teman-teman anggota kader kami yang ada di internal di pemerintahan," kata dia.

Amir menegaskan hak angket bukan hal tabu. Terutama jika dianggap penting dan harus dilakukan.

Dia tak menjawab tegas saat ditanya peluang PPP akan bergabung dengan koalisi pemerintah ke depan.

Amir menyebut PPP belum membahas ke arah itu. Dia mengaku masih fokus mengawal rekapitulasi KPU hingga 20 Maret.

"Belum kita bicarakan sampai ke situ. Kita ini masih menyelesaikan pileg sampai 20 Maret, setelah itu tentu kita punya sikap-sikap ke depan bagaimana Indonesia ke depan," katanya.

[Gambas:Video CNN]