PIKIRAN RAKYAT - Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto disebut akan meningkatkan utang nasional menjadi 50 persen dari Produk domestik bruto (PDB) sebagai modal berbagai program ambisiusnya. Asalkan, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan pajak.

Hal itu diungkap oleh salah satu penasihat terdekat yang juga adik kandungnya, Hashim Djojohadikusumo. Dalam wawancara dengan Financial Times, dia mengungkapkan bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat investment grade, jika rasio utang terhadap PDB dari 39 persen pada saat ini naik menjadi 50 persen.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan tingkat utang. Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan mereka pikir 50 persen bijaksana," tuturnya.

Berdasarkan hukum Indonesia, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen. Hashim Djojohadikusumo pun memastikan, peningkatan rasio utang akan selaras dengan meningkatnya pendapatan.

"Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," ucapnya.

Peningkatan pendapatan yang dimaksud merujuk pada pajak, cukai, royalti pertambangan, dan bea masuk.

Rencana pinjaman pemerintahan Prabowo Subianto itu pun menandai perubahan besar dari sikap fiskal konservatif presiden Jokowi yang sebentar lagi akan lengser, yang mengubah Indonesia menjadi pembangkit tenaga listrik komoditas.

Sementara itu, para ekonom telah memperingatkan bahwa rasio utang 50 persen akan mendorong defisit anggaran melampaui batas hukum 3 persen. Ini juga bisa membebani rupiah, yang telah jatuh lebih dari 5 persen terhadap dolar AS tahun ini.

Sementara itu, Bank Dunia tidak menanggapi permintaan komentar.

Item pengeluaran tiket besar Prabowo Subianto adalah program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil, yang diperkirakan akan menelan biaya 28 miliar dolar AS (Rp451,5 triliun). Hashim Djojohadikusumo mengatakan, program tersebut akan bertindak sebagai "stimulus bagi ekonomi" dan menambahkan setidaknya 1,2 poin persentase terhadap PDB.

Dia menekankan bahwa rasio utang hanya akan dibiarkan naik jika pendapatan pemerintah juga meningkat. Namun menurut data IMF, Indonesia memiliki salah satu tingkat pendapatan terhadap PDB terendah di Asia Tenggara, yakni sekitar 14 persen.

Hashim Djojohadikusumo menambahkan, beberapa inisiatif lain akan mendukung target Prabowo Subianto untuk pertumbuhan tahunan 8 persen, termasuk membangun lebih banyak pembangkit listrik, kilang dan rumah, serta memperluas produksi pangan.

Prabowo Subianto juga berencana untuk membentuk badan pendapatan negara untuk meningkatkan pengumpulan pajak, meskipun para ekonom telah memperingatkan bahwa hal itu tidak akan mudah. Dia juga mempertimbangkan untuk memotong subsidi, dan menjual aset negara untuk menopang pendapatan.

Dalam pertemuan dengan perusahaan dan konsultan di Jakarta pada Juni 2024, Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan mencapai target utang terhadap PDB 50 persen secara bertahap, menambahkan 2 poin persentase per tahun selama jangka waktu lima tahun.

Dia mengatakan bahwa menaikkan tingkat utang akan sejalan dengan rekan-rekan Asia Tenggara.

"Kami masih akan membuat investment grade di level itu," ujar Hashim Djojohadikusumo.

Lembaga pemeringkat Moody's, S&P dan Fitch semuanya telah menetapkan peringkat utang negara Indonesia satu tingkat di atas investment grade terendah. Fitch mengatakan, peningkatan material dalam utang pemerintah akan melemahkan profil kredit negara Indonesia.

Hashim Djojohadikusumo yang Arsari Group-nya memiliki kepentingan di bidang pertambangan, pertanian, dan komoditas, juga berjuang melawan kasus penggelapan pajak di Jenewa, dengan vila-vila milik keluarganya dilelang pada April 2024 sebagai bagian dari upaya pihak berwenang untuk memulihkan iuran pajak.

Dia dan istrinya, Anie, berdalih bahwa mereka bangkrut setelah menghabiskan ratusan juta dolar as (triliunan rupiah) untuk menyelamatkan bisnis Prabowo Subianto, dan mendanai kampanye pemilihan sebelumnya. Namun, pengadilan Swiss menolak klaim kebangkrutan.

Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa dia akan terus memerangi kasus ini.

"Saya tidak (akan diam) . . . Saya telah menghabiskan 20 tahun melawan Swiss, yang sangat, sangat tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Financial Times.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membantah adanya wacana pemerintahan Prabowo-Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari PDB.

Dia menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran tetap di bawah 40 persen terhadap PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3 persen.

“Sekarang kita tidak bicarakan itu. Jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40 persen (rasio utang) dan current account defisitnya 3 persen," tutur Airlangga Hartarto usai konferensi pers Rakernas One Map Policy di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pernyataan adik Prabowo Subianto tersebut hanya sebatas wacana. Menurutnya, belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ya itu kan wacana saja yang dibahas," ucap Airlangga Hartarto.

Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 diatur dalam level moderat.

“Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini,” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto.

Dia mengatakan, perlu adanya politik anggaran yang berkelanjutan untuk meredam risiko utang. Dia sepakat dengan strategi Rancangan APBN 2025 hingga sejauh ini yang lebih mengedepankan disiplin fiskal alih-alih melebarkan defisit ke atas 3 persen.

“Kalau sisi politiknya memperlebar, itu bisa membuat masalah baru dan warisan utang dari Presiden Joko Widodo justru akan memburuk kalau tidak kita atasi dengan baik saat ini,” ujar Eko Listiyanto.***