Jokowi Tak Mau Buru-Buru Pindahkan Ibu Kota, PKS Usul Batalkan Upacara 17 Agustus di IKN Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengusulkan agar pemerintah membatalkan rencana menggelar upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Menurut Mardani, usul tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan tidak mau terburu-buru memindahkan ibu kota ke IKN apabila kondisi lapangannya belum siap. "Kalau perlu bahkan saya nilai upacara 17 Agustus satu titik saja di Istana Negara di Jakarta, biar hemat. Tidak perlu maksa dua-dua (di IKN dan Jakarta)," kata Mardani, Rabu (10/7/2024). Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan, menggelar upacara di dua lokasi berbeda pasti akan menghamburkan banyak uang. "Kasihan uang yang dipakai itu besar sekali kalau dua tempat. Satu tempat saja sudah besar. Lebih baik uangnya digunakan untuk masyarakat umum," kata dia. Mardani pun mengapresiasi sikap Jokowi yang tidak mau buru-buru memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Ia mengatakan, bencana bisa terjadi apabila pemerintah memaksakan pindah ke IKN ketika pembangunan ibu kota baru itu belum rampung sepenuhnya. "Misal repot di lokasi, termasuk misal ada kualitas yang dikorbankan, jangan memaksakan diri. Enggak ada yang memaksa Pak Jokowi pindah segera," kata Mardani. Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengaku tak mau buru-buru meneken keputusan presiden (keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Jokowi mengatakan, keputusan memindahkan ibu kota negara bergantung pada situasi pembangunan IKN di lapangan dan ia tidak mau memaksakan hal itu. "Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024). Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa keppres pemindahan ibu kota bisa saja ditandatangani setelah ia lengser dari jabatan presiden.   Jokowi juga menegaskan bahwa rencananya berkantor di IKN sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana seperti listrik, air, dan lokasi kantor untuknya. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR), sarana dan prasarana tersebut belum siap. "Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum ? Tempatnya sudah siap belum ? Kalau siap, pindah," kata Jokowi. "Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum," ujar dia. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.