Surabaya (beritajatim.com) – Caleg DPR RI terpilih dari Dapil 1 Surabaya-Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah dan lembaga masyarakat terkait mengaudit PGN karena temuan kenaikan tarif tidak wajar di kampung Banyuurip Lor Surabaya yang meningkat sekitar 100 persen.

Saat berdialog dengan beberapa warga kampung Banyuurip Lor, BHS menemukan keluhan bahwa tagihan Jargas (Jaringan Gas) PGN mengalami peningkatan drastis, meski pemakaian gas tersebut untuk rumah tangga.

“Harga Jargas dari jaringan itu termasuk Indonesia ini sudah sangat mahal 6 dollar AS per MMBtu. Tapi ternyata tagihan di masyarakat naik 100 persen dari 6 dollar AS, berarti 12 dollar AS lebih yang dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya setelah bertemu warga.

BHS pun membandingkan harga Jargas Malaysia dengan Indonesia, karena jaringan gas di negara tetangga tersebut hanya mengenakan tarif sekitar 1 ringgit. Dan, Indonesia sebagai salah satu penghasil gas terbesar di Asia seharusnya menetapkan tarif murah bagi rakyat.

Penetapan tarif murah jaringan gas ini dinilai BHS sebagai upaya penguatan UMKM karena pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini sebagai upaya penguatan ekonomi di tengah terpuruknya rupiah terhadap dollar AS.

“Daya beli masyarakat juga akan kuat kembali dan ini akhirnya kesulitan kita, dollar yang naik dan sebagainya ini bisa kita atasi dengan kekuatan ekonomi kita. Akhirnya, bisa menutup kelemahan kita yang sebelumnya, terutama pelemahan daripada rupiah ini,” tuturnya.

Ketika berdialog dengan salah seorang warga bernama Murtina, BHS disodori nilai tagihan Jargas yang naik tiap bulannya hingga ratusan ribu dari awal jaringan gas ini dipasang pertama kali yang hanya mengenakan tagihan sekitar Rp 20 ribu per bulan. Sehingga, mereka memilih mengalihkan penggunaan gas dengan LPG 3 kg, dan keluhan ini juga dialami produsen lontong di Banyuurip Lor.

“Bahkan, ada yang tidak lebih dari satu bulan sudah naik dua kali lipat. Contohnya, itu tadi di kampung lontong dari Rp 800 ribu, tagihannya dalam satu bulan menjadi Rp 1,6 juta. Termasuk ibu rumah tangga tadi dari Rp 20 ribu bahkan naik menjadi 150 ribu. Jadi, ini adalah sesuatu yang tidak wajar dan ini harus diluruskan kembali,” tegasnya.

Murtina pun menjelaskan, kenaikan tagihan ini dialaminya sejak tahun 2018 setelah setahun pemasangan dan dua bulan terakhir tagihannya terus meningkat meski dirinya sekarang jarang memasak. Sehingga, dia sekarang menggunakan LPG 3 kg untuk memasak.

Murtina pun berharap tarif Jargas bisa murah seperti pertama kali pemasangan. Tapi, jika tagihan terus meningkat maka dirinya berencana memutus jaringan gas di rumahnya.

Selain meminta pemerintah mengaudit PGN, permintaan serupa juga diutarakan BHS agar diberlakukan ke PLN supaya penggunaan energi bagi masyarakat bisa lebih murah guna menopang perekonomian Indonesia melalui UMKM. (tok/kun)