Jakarta, CNN Indonesia --

Agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetap andal dalam menyejahterakan rakyat, APBN harus dijaga kesehatannya. Salah satu caranya dengan menerapkan spending better atau belanja berkualitas. Dengan begitu APBN tetap prima dalam menstimulus perekonomian.

"APBN bukan sekadar angka. Namun, merupakan instrumen yang di dalamnya terdapat arah dan strategi," kata Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal, Wahyu Utomo.

Lebih lanjut dia memaparkan, bukti nyata belanja berkualitas yang telah dilakukan pemerintah dalam kurun sewindu ini.

Antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Kedua sektor tersebut menjadi kunci penting dalam mengakselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan SDM unggul, belanja pendidikan dalam kurun 2014-2022 misalnya telah berhasil menambah jumlah sekolah untuk SD sebanyak 1,5 ribu sekolah, SMP 4,9 ribu sekolah, dan SMA/SMK sebanyak 3,6 ribu sekolah.

Penambahan gedung sekolah juga diikuti dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dari 7,85 tahun menjadi 8,87 tahun untuk anak perempuan dan dari 8,61 tahun menjadi 9,28 tahun untuk anak laki-laki.

Selanjutnya dalam kurun waktu yang sama, belanja di bidang kesehatan terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas. Jumlah rumah sakit umum misalnya bertambah dari 1.855 rumah sakit menjadi 2.522 rumah sakit.

Penurunan prevalensi stunting juga tercatat cukup signifikan dari 37,2 persen di 2013 menjadi 21,6% di 2022.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 pada kurun 2020-2022 termasuk untuk vaksinasi juga berhasil mengeluarkan masyarakat dari tekanan pandemi.

"Artinya selama ini pemanfaatan anggaran pendidikan, kesehatan, untuk mendukung sumber daya manusia yang unggul itu punya dampak positif. Perbaikan pada kualitas pendidikan, perbaikan pada kualitas dan layanan kesehatan," ujar Wahyu.

Di samping itu, pemerintah juga fokus melakukan belanja berkualitas untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Kebijakannya dengan melindungi daya beli masyarakat, baik melalui berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) maupun pemberian subsidi yang tepat sasaran.

Alhasil, tingkat kemiskinan tercatat menurun tajam. Pada 2014, tingkat kemiskinan sebesar 11,25 persen menurun menjadi 9,41 persen di2019. Dan pada2023, tingkat kemiskinan semakin menurun ke level 9,36 persen.

Penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya jangkauan program keluarga harapan (PKH) dari 2,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2014 menjadi 10 juta KPM di 2022.

Berkat strategi yang dilakukan Pemerintah, tingkat pengangguran pun menurun. Periode 2014-2019, tercipta lapangan kerja sebanyak 17,9 juta orang (neto). Kemudian menurun sebesar 0,3 juta orang (neto) akibat pandemi (2020).

Pemulihan ekonomi 2021-2022, mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 6,8 juta orang (neto). Sehingga angka pengangguran turun ke angka 5,45 persen di 2023.

Sejalan dengan upaya memajukan kualitas SDM, pemerintah juga sadar untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju diperlukan infrastruktur memadai. Sebab itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan daya saing.

Capaian tersebut bisa dilihat antara lain dari bertambahnya panjang ruas tol beroperasi dari 802 km di 2014 menjadi 2.687 km di 2022. Jumlah jalan umum dari 517,75 ribu km pada 2014 meningkat menjadi 549,16 ribu km di 2022.

Pembangkit listrik di 2014 sebesar 53 GW meningkat tajam menjadi 81,20 GW di 2022. Pun dengan kapasitas bendungan, dari semula 6,39 miliar meter3 di 2014 melonjak jadi 16,96 miliar meter3 pada 2022.

Jumlah bandar udara dari 237 unit di 2014 menjadi 287 bandara di 2022. Dan pelabuhan dari 1.655 unit di 2014 bertambah menjadi 3.157 pelabuhan di 2022.

Berkat kebijakan fiskal yang efektif, Indonesia berhasil menangani Covid-19 dengan efektif. Ekonomi nasional pun pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di level 5 persen dan inflasi yang terkendali.

Kinerja fiskal pun semakin sehat dan kesejahteraan semakin meningkat. Indonesia pun mampu berkiprah di forum internasional di tengah ketidakpastian global.

Pada 2022 kemarin, Indonesia dipercaya dan sukses menjadi tuan rumah KTT G20. Pada tahun 2023 ini, Indonesia juga berhasil menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

"Ini lagi-lagi bukti nyata bahwa pembangunan itu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Anggarannya meningkat, diikuti juga dengan output dan outcome yang meningkat," ujar Wahyu.

Sehingga kebijakan fiskal dalam APBN mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan ekonomi, dan mendukung agenda Pembangunan. APBN dijalankan dengan baik sebagaimana tugas dan fungsinya. APBN sebagai Shock Absorber, berfungsi sebagai stabilisasi.

APBN dengan fungsi alokasi sebagai agen pembangunan, utamanya melakukan transformasi ekonomi. Dan APBN menjalankan fungsi distribusi sebagai solusi bagi kesejahteraan rakyat.

"Salah satu syarat untuk menuju Indonesia Maju adalah keluar dari middle income trap, caranya adalah mempercepat transformasi ekonomi," pungkas Wahyu.

(***/***)