PIKIRAN RAKYAT - Perdana Menteri Israel penjajah, Benjamin Netanyahu tampaknya takut akan ditangkap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) jika transit di Eropa untuk perjalanannya ke Amerika Serikat (AS). Dia pun tengah mempertimbangkan opsi tersebut untuk perjalanannya pada akhir Juli 2024 ini.

Kan News melaporkan bahwa pesawat perdana menteri yang dijuluki "Wing of Zion", kemungkinan tidak dapat terbang langsung ke AS karena kurangnya kesiapan. Kantor Benjamin Netanyahu pun telah mengevaluasi kelayakan transit di Eropa, mengingat ICC sedang melayangkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Keduanya menghadapi tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan itu termasuk kelaparan warga sipil di Gaza sebagai metode perang, dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar, penghilangan nyawa yang disengaja, serangan yang disengaja terhadap penduduk sipil dan pemusnahan, serta tuduhan lainnya.

Meski begitu, belum ada surat perintah yang dikeluarkan. Penuntut ICC telah mengajukan permohonan, yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh hakim ICC di ruang pra-sidang.

Jaksa juga mengajukan penangkapan pemimpin Hamas Yahya Sinwar, panglima sayap militer Mohammed Diab Ibrahim al-Masri atau yang lebih dikenal sebagai Mohammed Deif, dan pemimpin politik Ismail Haniyeh.

Israel Bukan Anggota, tapi Bisa Ditangkap

ICC memiliki yurisdiksi atas warga negara dari 124 negara anggotanya, dan kejahatan yang dilakukan di wilayah mereka. Ini juga memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus yang dirujuk oleh resolusi Dewan Keamanan PBB.

Israel penjajah bukan anggota ICC. Namun, negara Palestina diberikan keanggotaan pada 2015. Oleh karena itu, pengadilan dapat menyelidiki orang-orang Israel penjajah atas kejahatan yang dilakukan di Palestina yang diduduki, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Meski AS bukan anggota pengadilan, Inggris, Prancis, dan beberapa sekutu barat Israel penjajah adalah anggota ICC. Jika ruang pra-peradilan menyetujui surat perintah penangkapan, negara-negara anggota ICC sebagai penandatangan Statuta Roma akan diwajibkan untuk menangkap orang-orang yang didakwa.

"Negara-negara anggota memiliki kewajiban hukum untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pengadilan, termasuk menangkap mereka yang tunduk pada surat perintah penangkapan," kata Eitan Diamond dari Pusat Hukum Humaniter Internasional Diakonia di Yerusalem.

"Israel dan para pejabat Israel yang bersangkutan tidak ingin mengambil risiko bahwa negara-negara akan melaksanakan kewajiban mereka," ujarnya menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Middle East Eye.

Surat Perintah dan Legalitas Perjalanan Netanyahu

Karena surat perintah penangkapan belum disetujui, legalitas perjalanan Benjamin Netanyahu ke dan dari negara-negara anggota masih belum jelas. Secara historis, hakim pra-peradilan ICC telah menyetujui aplikasi jaksa di hampir semua kasus surat perintah penangkapan sebelumnya.

Pembatasan perjalanan adalah kenyataan yang dihadapi Presiden Rusia Vladimir Putin sejak dia dan pejabat senior lainnya didakwa oleh ICC pada Maret 2023 atas peran mereka dalam perang Moskow di Ukraina.

Pada  Desember 2023, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyarankan agar Vladimir Putin dapat menghadapi penangkapan jika dia menghadiri KTT G20 di Rio akhir tahun ini.

Negara-negara anggota sebelumnya telah mencemooh kewajiban itu: Afrika Selatan dan Yordania gagal menangkap mantan Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir yang didakwa selama kunjungan ke negara masing-masing, menuai kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan ICC sendiri.

The Guardian melaporkan bahwa pemerintah Partai Buruh yang baru diperkirakan akan membatalkan upaya Inggris untuk menunda keputusan ICC tentang surat perintah penangkapan Benjamin Netanyahu.***