Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan dimulai pada 17 Agustus 2024 mendatang. Langkah ini diharapkan dapat menekan pengeluaran negara akibat subsidi BBM.

“Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangkan,” kata Luhut dari akun Instagramnya, dikutip Rabu (10/7/2024).

Luhut menjelaskan PT Pertamina (Persero) saat ini sedang mempersiapkan segala hal untuk melaksanakan pembatasan tersebut. "Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan," kata dia.

Dia mengatakan pembatasan BBM subsidi untuk mengantisipasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 diproyeksikan akan lebih besar dari target yang ditetapkan. 

"Hal ini terjadi seiring pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Penurunan penerimaan terutama disebabkan merosotnya setoran PPh (pajak penghasilan) badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam," kata Luhut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan negara hingga akhir tahun diperkirakan Rp 2.802,5 triliun atau naik 0,7% dibandingkan 2023. Sementara belanja negara diperkirakan Rp 3.412,2 triliun atau naik 9,3% dari tahun lalu dan 102,6% dari target APBN 2024.

"Dengan outlook tersebut, kami memproyeksikan defisit APBN 2024 sebesar Rp 609,7 triliun atau 2,7% terhadap PDB (produk domestik bruto)," ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR belum lama ini.

Adapun sebagai bagian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025, pemerintah menargetkan penurunan konsumsi BBM bersubsidi, seperti pertalite dan solar subsidi sebesar 17,8 juta kilo liter pada 2025.