BPS mencatat impor sebesar 100 juta dolar AS, namun ketika data negara pengekspor bisa mencapai 300 juta dolar ASJakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat membentuk satuan tugas (satgas) guna mengatasi dan mengusut adanya perbedaan data barang impor.

Mendag, saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa rencana pembentukan satgas tersebut karena pihaknya menemukan adanya temuan perbedaan data yang cukup besar antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan negara pengekspor.

"Nah, inilah rupanya yang kita ingin cari, di mana salahnya. Oleh karena itu, kami sudah sepakat akan bikin satgas, Kadin sama Kementerian Perdagangan nanti tentu dengan siapa lagi, kita akan rumus bareng-bareng," kata Zulkifli.

Mendag Zulkifli melakukan pertemuan bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid guna mengatasi dugaan perbedaan data impor antara yang dimiliki BPS dan negara pengekspor.

"Kami, Pak Arsjad (Ketua Umum Kadin) dari berbagai diskusi, ketemu lah ada persamaan yang kita temukan, itu apa? Data, data impor kita, kalau dari luar dengan data kita yang ada di dalam negeri ini bedanya jauh, jomplang," tutur Mendag.

Mendag mengibaratkan perbedaan data, misalnya BPS mencatat impor sebesar 100 juta dolar AS, namun ketika data negara pengekspor bisa mencapai 300 juta dolar AS.

Dia menyebutkan beberapa komoditas yang mencuat dari perbedaan data tersebut di antaranya alas kaki dan pakaian jadi.

Oleh karena itu, Kemendag dan Kadin sepakat akan membentuk satgas untuk melihat di mana perbedaan data yang begitu besar.

"Karena begini, asosiasi juga beda-beda, kalau Apindo beda, kalau Hippindo lain lagi (datanya), beda sektor kan. Yang pedagang pakaian maunya begini, yang tekstil mungkin maunya lain lagi," tutur Mendag.

Satgas yang bakal dibentuk juga akan melakukan pengecekan lapangan guna memastikan apakah benar barang impor ilegal marak di pasaran atau tidak.

"Kemudian nanti kita akan cek juga ini bareng-bareng, kita bikin satgas nanti yang membentuk satgas Kementerian Perdagangan bersama teman-teman dari Kadin dan yang lain," ujarnya.

Mendag menambahkan, saat ini pihaknya sedang merumuskan rencana pembentukan satgas tersebut.

"(Kapan bekerja) Segera mungkin, lagi dirumuskan, nanti kita minta dari Kadin dan lain-lain siapa, baru saya SK-kan," tutur Mendag.

Arsjad mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung rencana pembentukan satgas tersebut.

"Satgas ini kami merasa baik sekali, karena di sini pentingnya bergotong royong antara pemerintah dan dunia usaha. Jadi, di sisi kita mencari solusi, bukan saling blaming (menyalahkan) atau bagaimana," katanya.

Menurut dia, pembentukan satgas juga sangat penting untuk mendalami terkait perbedaan data impor, apalagi hal itu tidak bisa ditangani secara generik karena sektornya berbeda-beda.

"Kami menyambut baik sekali apa yang di-purpose oleh Pak Menteri (Perdagangan) dan ini sangat menjadi solusi ke depan supaya saling mengisi apa yang diperlukan," kata Arsjad.

Baca juga: Mendag: KPPI dan KADI selidiki soal barang impor tiga tahun terakhir
Baca juga: Mendag: Kaos impor harga Rp50 ribu diduga tak betul cara masuknya
Baca juga: Mendag sebut bakal ada satgas atasi barang impor ilegal

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024