Blitar (beritajatim.com) – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara soal kasus hukum Harun Masiku yang menyeret dirinya. Hasto menegaskan, PDIP bakal memperjuangkan supremasi hukum yang berkeadilan agar tidak dijadikan alat untuk membungkam tokoh-tokoh kritis.

“Itu nanti tim hukum yang akan membahas, meskipun banyak pengamat dan tokoh pro demokrasi yang menyuarakan bahwa hukum menjadi alat kekuasaan untuk membungkam mereka yang kritis. Tetapi PDIP tetap terus berjuang membangun supremasi hukum yang berkeadilan,” ujar Hasto, Jumat (21/6/2024).

Hasto berpedoman bahwa hukum seharusnya berjalan sesuai dengan pidato dari Wakil Ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto. Dimana Profesor Sunarto menyebut bahwa hukum sejatinya adalah untuk mencari kebenaran yang sejati terdiri antara kebenaran materiil dan formil.\

“Dan itu (harusnya) melalui suatu dialektika untuk melihat seluruh aspek sosial, dan budaya. Agar keadilan yang sejati betul diwujudukan,” ungkapnya.

Hasto pun menyampaikan pesan bahwa kasus Harun Masiku harus jadi pelajaran. Sehingga PDIP memfasilitasi para kadernya dengan pendidikan hukum. Salah satu yang telah disiapkan adalah dengan menyediakan sekolah hukum untuk seluruh kader PDIP.

“Tujuannya dengan sekolah hukum agar setiap kader PDIP memahami seluruh sistem hukum maupun sistem politik. Kemudian bagaimana hukum pidana berlaku, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan hukum,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan salah satu mantan kader PDIP yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Harun diduga melakukan suap untuk memuluskan jalannya menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu. [owi/beq]