Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 Marzuki Alie memberikan catatan atas rencana pemerintah memperpanjang masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).

Menurut Marzuki, langkah tersebut bagus untuk mengejar obligor yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada negara. Satgas BLBI dinilai dapat mengoptimalkan penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang maupun aset properti.

"Jangan orang yang tidak punya hubungan dengan BLBI dikejar-kejar. Kalau mau mengejar orang yang berutang, bagus, kita dukung," ujarnya di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Marzuki menekankan, pemerintah melalui Satgas BLBI harus mengejar pengemplang uang negara dengan sebenar-benarnya dan jangan sampai salah target.

"(Obligor BLBI) jangan enak saja menikmati dana negara, dana rakyat, kemudian mengemplang dan menjadi kaya raya. Kaya raya loh mereka. Namun, (Satgas BLBI) jangan berburu di tempat yang salah," tegasnya.

Marzuki kemudian mencontohkan kasus yang menimpa pemegang saham Bank Centris Internasional, Andri Tedjadharma. Menurutnya, Andri merupakan korban salah kaprah pemerintah.

Baru-baru ini, Satgas BLBI menyita aset pribadi milik Andri yang dituding bertanggung jawab atas belum dipenuhinya kewajiban Bank Centris Indonesia kepada negara sebesar Rp 4,5 triliun. Adapun aset yang disita berupa satu bidang tanah seluas 1.880 meter persegi berikut bangunan villa di atasnya di Mega Indah Villa Estate blok K II, Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Sebagai informasi, perpanjangan masa kerja Satgas BLBI sebelumnya diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Jumat (5/7/2024) lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memperpanjang masa kerja Satgas BLBI hingga 31 Desember 2024. Sementara itu, Rancangan Peraturan Presiden terkait perpanjangan masa kerja Satgas BLBI saat ini sedang disiapkan.