Sentimen
Positif (100%)
10 Jul 2024 : 18.23
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Sorong

Tokoh Terkait

Wapres Ma`ruf Amin ingin proses transisi pemerintahan berlangsung damai dan inklusif

10 Jul 2024 : 18.23 Views 1

Elshinta.com Elshinta.com Jenis Media: Politik

Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin saat memberikan Kuliah Umum kepada peserta PPRA LXVI dan PPRA LXVII Tahun 2024 Lemhanas RI, yang dilaksanakan di Aula Istana Wakil Presiden RI, Jakarta (10/7/2024). (Foto: BPMI SetWapres) Wapres Ma`ruf Amin ingin proses transisi pemerintahan berlangsung damai dan inklusif Dalam Negeri    Widodo    Rabu, 10 Juli 2024 - 14:26 WIB

Elshinta.com - Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin memberikan Kuliah Umum kepada Peserta PPRA LXVI dan PPRA LXVII Tahun 2024 Lemhanas RI, yang dilaksanakan di Aula Istana Wakil Presiden RI, Jakarta Rabu (10/7/2024).

Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin menuturkan, Keberhasilan pelaksanaan  pemilu 2024 dengan aman dan tertib haruslah menjadi modal utama memperkuat demokrasi.

“Tugas selanjutnya adalah merangkul semua pihak untuk tetap bersatu membangun bangsa Indonesia dan memastikan proses transisi pemerintahan berlangsung damai dan inklusif. Transisi yang damai dan inklusif adalah esensi dari konsolidasi demokrasi yang dapat menciptakan stabilitas politik dan mendukung keberhasilan program pemerintah.”

Wapres juga menegaskan, pemerintah akan terus memastikan bahwa program-program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terus dilanjutkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kita dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, seperti ketidakpastian geopolitik global, perubahan iklim, ancaman kesehatan yang berdampak pada ketahanan pangan dan energi, serta risiko keamanan siber yang akan mempengaruhi ketahanan nasional,” ujar wapres.

Wapres menambahkan saat Indonesia dihadapkan pada tantangan pemerataan pembangunan manusia, terutama dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan pelatihan di daerah-daerah terpencil.

Daerah-daerah di kawasan Timur Indonesia, terutama di wilayah Papua, masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan juga kesenjangan ekonomi.

Pemerintah akan terus memberikan perhatian khusus pada pembangunan di wilayah ini dengan mengakselerasi pembangunan dan memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat Papua.

Disinggung pula bahwa  pemerintah juga telah membentuk Badan Pengarah Papua sebagai bagian upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Badan ini akan mengoordinasikan program-program pembangunan sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang sudah saya luncurkan di Sorong pada bulan yang lalu. 

Selama ini pembangunan Papua dilakukan dengan melibatkan orang asli Papua dan difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta keamanan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi orang asli Papua.

Program-program ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. (srr)

Sumber : Radio Elshinta

Sentimen: positif (100%)