Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani membeberkan alasan masih menumpuknya puluhan ribu kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Askolani menyampaikan, sekitar 26.415 kontainer tersebut saat ini masih diperiksa sesuai prosedur. Proses pemeriksaan dan perizinan kontainer tersebut juga akan melibatkan beberapa kementerian/lembaga (K/L).

“Itu proses yang normal saja, dijalani saja. Enggak ada hal aneh itu. Nanti kalau ada yang tidak sesuai, pasti dilarang Kementerian Perindustrian, dilarang Kementerian Perdagangan, PT Surveyor, banyak pihak yang mengawasi,” kata Askolani seusai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, dikutip dari Antara, Rabu (10/7/2024).

Mengenai dugaan kontainer tersebut berisi bahan baku industri dalam negeri, Akolani mengatakan hal tersebut akan diperiksa lebih lanjut oleh pihak Bea Cukai.

“Isinya pasti mengikuti ketentuan. Kalau ada yang (termasuk) larangan dan pembatasan (lartas), tidak ada barang yang langsung lolos, pasti dicek. Izin perdagangan, izin sama PT Surveyor Indonesia, panjang urusannya. Itu bukan hanya urusan Bea Cukai saja, tetapi semua pihak,” kata Askolani.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menyampaikan, pihaknya ingin mengetahui isi dari 26.415 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak untuk menyiapkan strategi pencegahan yang efektif dalam melindungi industri dalam negeri.

"Sebanyak 26.000 itu adalah angka yang sangat besar. Jika kita berbicara soal 100-200 kontainer mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi dengan jumlah 26.000 kontainer, kita perlu memitigasi," kata Agus Gumiwang. 

Menurutnya, keterbukaan data mengenai isi kontainer tersebut sangat penting, karena dari 26.415 peti kemas yang tertahan, kemungkinan berisi bahan baku industri yang dapat mengancam industri domestik.

"Saya ingin tahu, apakah barang-barang tersebut adalah bahan baku? Jika ya, untuk sektor apa? Atau mungkin barang jadi seperti pakaian, televisi, atau elektronik lainnya," ujarnya.

Menperin sudah mengirim surat ke Kementerian Keuangan untuk meminta informasi dan data mengenai isi dari peti kemas yang tertahan di kedua pelabuhan tersebut, tetapi belum mendapatkan tanggapan.